Salin Artikel

Kemenhub Tetapkan Tarif Ojek Online, Pengemudi Akan Tetap Demo?

Anggota Presidium GARDA Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan itu meski besaran tarif yang ditetapkan tak sesuai tuntutan. 

"Kemarin aspirasi kami Rp 2.400 tarif dasarnya. Namun, keputusan menteri, kan, Rp 2.000, memang masih belum sesuai aspirasi, tetapi kami menyambut baik," kata Igun kepada Kompas.com, Senin (25/3/2019).

Igun menuturkan, perbedaan angka Rp 400 tersebut masih dalam batas wajar.

Menurut dia, tarif sebesar Rp 2.000/km merupakan tarif yang adil mempertimbangkan usulan pengemudi dan perusahaan aplikator.

"Perusahaan aplikasi juga mengajukan tarif, kan, Rp 1.600 yang saya tahu, kami mengajukan Rp 2.400. Akhirnya pemerintah ambil jalan tengah Rp 2.000," ujarnya. 

Oleh karena itu, pihaknya belum berencana melakukan aksi unjuk rasa kendati tarif yang ditetapkan belum sesuai aspirasi. 

"Kami komunikasi dulu dengan teman-teman yang lain, untuk sementara kami menerima dulu sambil menyesuaikan diri dan melakukan evaluasi untuk tiga bulan ke depan," kata Igun.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akhirnya telah menentukan besaran tarif ojek online. Penetapan tarif dibagi menjadi tiga zona.

Sistem zonasi terdiri dari zona I yang meliputi Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali.

Zona II terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Sementara itu, Zona III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Untuk zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per kilometer dan tarif batas atas Rp 2.300. Untuk biaya jasa minimal Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000. 

Untuk zona II, tarif bawah ditetapkan Rp 2.000 dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 dengan biaya jasa minimal Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara tarif batas bawah zona III Rp 2.100 dan tarif batas atasnya Rp 2.600. Adapun, biaya jasa minimal Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/15334171/kemenhub-tetapkan-tarif-ojek-online-pengemudi-akan-tetap-demo

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub Sebut Penutupan 27 U-turn di Jakarta Dilakukan Bertahap

Kadishub Sebut Penutupan 27 U-turn di Jakarta Dilakukan Bertahap

Megapolitan
Langgar Izin Tinggal, 7 Warga Negara Asing Dideportasi Kantor Imigrasi Jaksel

Langgar Izin Tinggal, 7 Warga Negara Asing Dideportasi Kantor Imigrasi Jaksel

Megapolitan
Langgar Prosedur, Penyidik Kasus Kecelakaan Hasya Disidang Etik dan Profesi Polri

Langgar Prosedur, Penyidik Kasus Kecelakaan Hasya Disidang Etik dan Profesi Polri

Megapolitan
Anak Buah Teddy Minahasa, Kompol Kasranto, Sembunyikan 305 Gram Sabu di Ruang Kerjanya

Anak Buah Teddy Minahasa, Kompol Kasranto, Sembunyikan 305 Gram Sabu di Ruang Kerjanya

Megapolitan
Kronologi Mobil Dinas Polisi Tabrak Pemotor di Rawamangun

Kronologi Mobil Dinas Polisi Tabrak Pemotor di Rawamangun

Megapolitan
Luluhnya Kadishub DKI Usai Berkali-kali Diprotes Massa, Transportasi 'Online' Dijanjikan Tak Dikenakan Tarif ERP

Luluhnya Kadishub DKI Usai Berkali-kali Diprotes Massa, Transportasi "Online" Dijanjikan Tak Dikenakan Tarif ERP

Megapolitan
Demi Atasi Kemacetan, 27 'U-turn' di Jakarta Bakal Ditutup pada Juni 2023

Demi Atasi Kemacetan, 27 "U-turn" di Jakarta Bakal Ditutup pada Juni 2023

Megapolitan
Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpok, Kepsek: Ditegur karena Mainkan Saklar Lampu

Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpok, Kepsek: Ditegur karena Mainkan Saklar Lampu

Megapolitan
Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Fakta Anggota Densus 88 “Bermasalah” yang Bunuh Sopir Taksi, Baru Keluar dari Tahanan karena Kasus Penipuan

Fakta Anggota Densus 88 “Bermasalah” yang Bunuh Sopir Taksi, Baru Keluar dari Tahanan karena Kasus Penipuan

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Megapolitan
Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Megapolitan
Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Akan Dipecat

Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Akan Dipecat

Megapolitan
Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.