Anggota DPRD: Serapan APBD DKI Tinggi, Warga Tak Merasakan Pembangunan

"Apa yang harus kami sampaikan ke Gubernur? Salah satunya secara serapan (anggaran) tinggi, tapi terhadap pelayanan masyarakat dia rendah," ujar Bestari.

Ia mencontohkan serapan anggaran Dinas Kehutanan yang mencapai 92 persen. Menurut dia,  secara besaran, serapan anggaran itu tinggi. Sayangnya, ada Rp 200 miliar anggaran yang tidak dikerjakan padahal kegiatan itu merupakan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Contoh lainnya, serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mencapai 84,45 persen. Bestari mempermasalahkan pembangunan rusun yang berhasil tetapi penataan kampung lewat program community action plan (CAP) gagal.

"Rumah susun Rp 200 miliar, yang nempatin berapa? 400 orang ya? Satu RW berapa orang yang merasakan kalau CAP nggak dilaksanakan? Itu cuma Rp 4 miliar, akan tetapi yang tinggal di situ berapa orang yang merasakan got dirapikan, jalan dirapikan, berapa orang yang tersentuh?" kata Bestari.

Menurut Bestari, sejumlah warga Jakarta mengeluh kepadanya soal pelayanan Pemprov DKI Jakarta yang tak maksimal di era Gubernur Anies Baswedan. Ia menyayangkan kegiatan yang dilakukan jajaran Pemprov DKI kurang berkualitas.

"Warga ngeluh, surat menyurat, permintaan yang tidak dilayani secara cepat, itu banyak penurunan kinerja aparatur," ujar dia.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal menerima masukan Bestari itu dan berjanji akan memperbaikinya.

"Ke depan jadi catatan kami, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi program yang tidak terksekusi. Dan program itu memang tepat sasaran dan ada output yang nyata," ujar Yusmada.