Anies Naikkan PBB Lahan Kosong, Bestari Usul Audit Gedung Pemda dan Swasta

Bestari mengusulkan hal ini ketika ditanya soal kebijakan baru Anies menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) lahan kosong di sepanjang jalan protokol.

"Di Gedung DPRD cek lah dari luasan itu mana ruang terbuka hijaunya 10 persen. Di gedung pemerintahan saja seperti itu bagaimana di gedung perkantoran Sudirman dan Thamrin yang dihabiskan semuanya. Nah itu perlu diaudit," kata Bestari ketika dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Menurut Bestari, Pemprov DKI punya banyak lahan dan bangunan terbengkalai.

Pengawasan DKI terhadap kewajiban swasta menyediakan 10 persen RTH dipertanyakan.

"Saya meragukan. Contoh satu sajalah, cek area pom bensin. Di mana 10 persen terbuka hijaunya? Ini masih banyak. Jadi jangan disalahkan cuman masyarakat, tetapi juga dunia usaha, gedung-gedung, kantor-kantor, sepertinya ada pembiaran. Padahal mestinya ada kompensasi yang jelas," ujarnya. 

Kendati demikian, Bestari menilai kebijakan Anies menaikkan pajak lahan kosong sudah tepat.

Selain untuk menambah ruang terbuka hijau, langkah itu juga bisa memperindah pemandangan.

"Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu, perkantoran yang menampung tenaga kerja banyak akhirnya jadi lahan mati dan menjadi semak belukar. Enggak bagus dipandang mata. Jadi ini kebijakan yang bagus saya kira dan perlu didukung," kata Bestari. 

Sebelumnya, Anies menaikkan pajak hingga dua kali lipat bagi pemilik lahan kosong di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai RTH dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Kebijakan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.