Menurut dia, pemerataan yang diharapkan Presiden Joko Widodo bisa terjadi dengan membagi daerah-daerah kementerian.
"Lebih bagus di sana (Pulau Kalimantan), semua kementerian ada. Daerah menteri yang untuk, misalkan, pertanian di mana tempatnya di sana. Dipisah-pisah agar konsentrasi ada," kata Prasetio di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).
Prasetio menjelaskan, ide itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Sukarno.
Saat itu, Sukarno mengusulkan agar ibu kota dipindah ke Palangkaraya di Kalimantan.
"Jakarta harus jadi kota bisnis. Bukan apa-apa, dulu Bung Karno di Palangkaraya, istilahnya di sana masih daerah perawan, baik, dan konsentrasi pemerintah, manajemen pemerintah, mungkin ke sana tujuannya. Jakarta jadi kota ekonomi," ujarnya.
Menurut Prasetio, jika ibu kota dipindahkan ke luar Jawa, maka pembangunan infrastruktur akan semakin merata.
Ia mencontohkan dampak keberadaan Tol Cikopo-Palimanan.
"Tol Cipali ada rest area, kalau rest area dibuat kayak Tol Jakarta-Cikampek akan sama juga. Tol Cipali sampai Jawa Tengah masih hutan perawan. Coba dibuat permukiman baru, istilahnya tempat harus ada kehidupan baru, penambahan pemasukan pendapatan," kata Prasetio.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/30/21582971/ketua-dprd-dki-setuju-ibu-kota-dipindah-dari-jakarta