Eggi Sudjana Tolak Tanda Tangani Surat Penahanan

"Saya tidak menandatangani (surat penahanan) atau saya menolak sebagai ditahan begitu," kata Eggi di Polda Metro Jaya, Selasa (14/5/2019).

Menurut Eggi, seorang advokat tidak dapat dipidana.

"Saya sebagai advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 menyebutkan advokat tidak dapat dipidana atau digugat baik di dalam ataupun di luar sidang. Itu juga merupakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi no 26 tahun 2014," jelas Eggi.

Selain itu, lanjut Eggi, penyidik seharusnya memproses kode etik advokat terlebih dulu sebelum menahannya.

Penyidik pun baru bisa menahan dirinya setelah putusan gugatan praperadilan yang ia ajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan keluar.

"Saya sudah ajukan (gugatan) praperadilan minggu lalu mestinya diproses dulu praperadilan. Selanjutnya, gelar perkara mesti dilakukan sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 12 tahun 2014," kata Eggi.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya resmi menahan Eggi atas kasus makar terkait seruan people power, Selasa.

Eggi ditahan selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 30 jam sejak Senin (13/5/2019) pukul 16.30 WIB.

Adapun Eggi ditetapkan sebagai tersangka makar terkait seruan people power.

Polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Eggi dari saksi menjadi tersangka. Hal itu didapatkan setelah pemeriksaan saksi-saksi hingga barang bukti.

Eggi dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut teregister pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar. 

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Eggi telau mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).