Salin Artikel

Nasib Dua Raperda Reklamasi Kini

Dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017 lalu dan belum dikembalikan lagi ke DPRD hingga kini.

Saefullah mengatakan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah baru itu menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menurut Saefullah, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," kata Saefullah. 

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RZWP3K.

"Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah. 

Sementara Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dibatalkan dan tidak akan dilanjutkan lagi. Menurut Saefullah, raperda itu dicabut karena reklamasi tidak akan diteruskan. Pulau yang sudah ada, kata Saefullah, akan dianggap sebagai pantai.

"Konsep pulau A, B, C , D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi," ujar dia.

Tetap butuh perda 


Namun protes datang dari partai pendukung Anies sendiri, yakni Partai Gerindra. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni meminta Pemprov DKI tak melegalkan pembangunan di pulau reklamasi sebelum ada perda. 

"Enggak boleh (ada pembangunan)," kata Ghoni, Senin kemarin.

Menurut Ghoni, pembangunan di pulau reklamasi bermasalah tanpa adanya dasar hukum, termasuk pembangunan fasilitas publik yang dijanjikan Anies Baswedan.

"Daripada pandangan beda-beda, tunggulah. Raperda selesai nanti akan tertera di situ aturan mainnya," ujarnya. 

Ghoni mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran Pemprov DKI soal penerbitan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi. Sebab, membangun tanpa IMB tak diperbolehkan.

"Semestinya gubernur harus tegas. Kalau belum ada raperdanya atau peraturan yang menguatkan, lebih baik jangan. Harus tegas jadi tidak bisa juga, kalau kata fraksi PDI-P mencla-mencle," kata Ghoni.

DPRD DKI Jakarta akan mengkaji penerbitan IMB terhadap bangunan-bangunan di pulau reklamasi. Kajian itu salah satunya akan dilakukan Fraksi Partai Golkar.

"Kami baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kami akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi, dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali, kemarin.

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD. Komisi A DPRD DKI yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan juga akan dilibatkan.

"Nanti satu Minggu kami akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian. Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kami dengarkan dulu apa. Terbitnya IMB apa sih latar belakang ini, kalau salah, ya kami akan lakukan sikap. Kami tak terburu-buru," ujar Santoso.

Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi. Sebab, DKI belum menjelaskan secara terbuka masalah itu ke DPRD.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/18/11035151/nasib-dua-raperda-reklamasi-kini

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sengaja Bangun JIS dengan Sedikit Lahan Parkir, Ini Alasannya…

Anies Sengaja Bangun JIS dengan Sedikit Lahan Parkir, Ini Alasannya…

Megapolitan
Depan Rumahnya Jadi Parkiran Kedai Bakmi, Warga Kwitang Ribut dengan Juru Parkir

Depan Rumahnya Jadi Parkiran Kedai Bakmi, Warga Kwitang Ribut dengan Juru Parkir

Megapolitan
Kamera CCTV Warga Rekam Detik-detik Sebelum Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok

Kamera CCTV Warga Rekam Detik-detik Sebelum Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok

Megapolitan
Ironi JIS, Stadion Megah Berstandar Internasional yang Minim Akses dan Lahan Parkir

Ironi JIS, Stadion Megah Berstandar Internasional yang Minim Akses dan Lahan Parkir

Megapolitan
Video Kejadian Murid Bentak Guru Viral, Kepala SMK Pustek Serpong Panggil Orangtua

Video Kejadian Murid Bentak Guru Viral, Kepala SMK Pustek Serpong Panggil Orangtua

Megapolitan
Polda Metro Selidiki Pidana Pemalsuan pada Pengendara Mobil Berpelat Polisi yang Tabrak Motor di Rawamangun

Polda Metro Selidiki Pidana Pemalsuan pada Pengendara Mobil Berpelat Polisi yang Tabrak Motor di Rawamangun

Megapolitan
Bentuk Pertahanan Ahli Waris di Tol Jatikarya, Bangun Gubuk dan Bakar Ban untuk Tuntut Ganti Rugi

Bentuk Pertahanan Ahli Waris di Tol Jatikarya, Bangun Gubuk dan Bakar Ban untuk Tuntut Ganti Rugi

Megapolitan
Sempat Diblokade Ahli Waris Lahan, GT Jatikarya Kembali Dibuka Pukul 18.15 WIB

Sempat Diblokade Ahli Waris Lahan, GT Jatikarya Kembali Dibuka Pukul 18.15 WIB

Megapolitan
Tim Advokat SDN Pondok Cina 1 Kecewa, dalam Pertemuan untuk Klarifikasi Malah Diminta Mediasi

Tim Advokat SDN Pondok Cina 1 Kecewa, dalam Pertemuan untuk Klarifikasi Malah Diminta Mediasi

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Sempat Dihalangi Saat Ingin Bawa Pengendara Motor yang Ditabraknya ke Rumah Sakit

Pengemudi Fortuner Sempat Dihalangi Saat Ingin Bawa Pengendara Motor yang Ditabraknya ke Rumah Sakit

Megapolitan
Fakta Persidangan, Syamsul Ma’arif Mengaku sebagai AKBP Dody Saat Transaksi Narkoba

Fakta Persidangan, Syamsul Ma’arif Mengaku sebagai AKBP Dody Saat Transaksi Narkoba

Megapolitan
Demi Dengar Curhatan Warga, Polisi di Depok Modifikasi Motornya Jadi Kopi Starling Gratis

Demi Dengar Curhatan Warga, Polisi di Depok Modifikasi Motornya Jadi Kopi Starling Gratis

Megapolitan
Polda Metro Libatkan BPN dan Pemda untuk Usut Sengketa Lahan Bripka Madih

Polda Metro Libatkan BPN dan Pemda untuk Usut Sengketa Lahan Bripka Madih

Megapolitan
Blokade Gerbang Tol Jatikarya, Ahli Waris Lahan Tol Masih Bertahan hingga Rabu Sore

Blokade Gerbang Tol Jatikarya, Ahli Waris Lahan Tol Masih Bertahan hingga Rabu Sore

Megapolitan
Pengemudi Fortuner yang Tabrak Motor di Arion Bukan Anak Polisi, tetapi Menantunya

Pengemudi Fortuner yang Tabrak Motor di Arion Bukan Anak Polisi, tetapi Menantunya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.