Pansus Pemilihan Wagub DKI Minta PSI Jangan Buat Gaduh Tuduh Ada Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak menimbulkan kegaduhan dengan membuat isu adanya politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Ia merasa heran mengapa PSI bisa tahu mengenai isu politik uang, sementara dirinya yang anggota Pansus tidak mengetahui.

"Saya yang sudah di dalam saja enggak tahu, kok dia yang di luar tahu. Jadi jangan menduga-duga. Kalau memang belum betul-betul akurat informasinya saya kira jangan dilempar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan, janganlah," ucap Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ini menyebut, hingga saat ini Pansus belum mendapatkan informasi tentang politik uang.

"Pansus fine-fine saja karena sampai dengan detik ini masih normal belum ada info-info soal itu gitu loh. Makanya saat ada informasi seperti ini, ya kaget juga. Enggak ada hujan enggak ada angin tiba-tiba ada info seperti ini," kata dia.

Ia menilai, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest tidak adil karena berani melempar informasi ke publik, namun tanpa bukti yang akurat.

"Ernest ini enggak fair juga melempar (informasi) tapi enggak berani mengumumkan (bukti). Kalau bisa, ya dia sebutin dong," ujarnya.

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga adanya praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Rian mengatakan, pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut lantaran diberitahu oleh dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian.

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan Cawagub DKI Jakarta.