Mati Listrik Rugikan Dunia Usaha, Kadin DKI Tunggu Kompensasi dari PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menunggu kompensasi yang akan diberikan PT PLN (Persero) akibat listrik padam, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, banyak dunia usaha yang rugi akibat pemadaman listrik tersebut.

"Kami menunggu apa kebijakan dari PLN memberikan kompensasi ke kami sebagai bentuk sanksi kepada PLN yang telah merugikan dunia usaha," ujar Sarman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Sarman menyampaikan, Kadin DKI menyikapi pemadaman listrik itu sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sesuai Undang Undang tersebut, kompensasi merupakan hak yang harus diterima para pelaku usaha yang dirugikan oleh PLN.

Sarman belum tahu kompensasi apa yang akan diberikan PLN kepada para pelaku usaha.

"Apakah dalam bentuk diskon atau bebas biaya selama berapa hari dan jaminan bahwa hal tidak terulang kembali," kata Sarman.

Sebelumnya diberitakan, pemadaman listrik di sekitar wilayah Jawa terjadi karena adanya gangguan pada transmisi sutet 500kv PLN di Jawa Barat, kemudian gas turbin 1 hingga 6 Suryabaya mengalami trip dan gas turbin 7 mengalami off.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani memastikan PLN akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat di wilayah Pulau Jawa yang listriknya padam.

Ganti rugi ini berupa pengurangan atau penggratisan tarif listrik.

"Mengenai kompensasi kepada masyarakat sudah ada aturannya permen ESDM. PLN commited untuk melaksanakan hal tersebut," kata Sripeni, Senin (5/8/2019).

Ketentuan mengenai kompensasi kepada konsumen yang dirugikan saat terjadi pemadaman listrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017.

Indikator yang dilihat sebagai pertimbangan ganti rugi adalah lama gangguan serta jumlah gangguan.

Ganti rugi yang diberikan berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen.

Kompensasi ini bervariasi, yaitu 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan yang dikenakan penyesuaian tarif.

Atau kompensasi 20 persen untuk konsumen pada golongan yang tidak dikenakan penyesuaian tarif.