Pimpinan DPRD DKI dari PKS: Pemilihan Wagub Tertunda karena Kesepakatan Politik Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pembahasan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta tidak terlaksana bukan karena pimpinan yang sibuk.

Melainkan soal kesepakatan politik yang belum selesai. Kesepakatan politik yang dimaksud adalah proses perkenalan kepada fraksi maupun komisi di DPRD DKI.

Menurutnya dua calon wakil gubernur (cawagub) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu seharusnya menyampaikan visi misi dan berkenalan lebih dekat dengan anggota DPRD baik di fraksi maupun komisi.

"Ini rasanya soal kesepakatan politiknya yang belum selesai. Karena cawagub ini diharapkan oleh fraksi-fraksi, oleh partai-partai untuk menyampaikan semacam visi misi, menyampaikan (mengenai) agenda strategis DKI Jakarta. Mungkin hal-hal semacam itu yang belum selesai," ucap Sani (panggilan Triwisaksana) saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Pimpinan yang juga berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merasa hal tersebut perlu dilakukan karena anggota DPRD cenderung lebih gampang memilih ketika telah mengenal cawagub.

"Karena kan tanggung jawab pemilihan ada di DPRD jadi perlu mengetahui secara mendalam fraksi-fraksi, kemudian kemampuan dari para calon. Rasanya begitu," kata dia.

Sani mengaku hingga kini belum ada kesepakatan di antara para pemimpin DPRD DKI mengenai kelanjutan rapimgab pemilihan wagub DKI.

"Secara umum enggak ada belum ada kesepakatan di antara pimpinan cuma kita menyerahkan ke fraksi-fraksi terkait dengan kesepakatan bersama dengan para cawagub begitu sepakat harusnya enggak susah menyelenggarakan rapimgab," tuturnya.

Sebelum, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus menyebut, pemilihan wagub DKI Jakarta tak kunjung terlaksana lantaran masing-masing pimpinan sibuk.

"Iya banyak hal. Itu kan sudah masuk ranah politik, ada banyak hal yang mungkin jadi pertimbangan juga termasuk kesibukan-kesibukan dan waktu yang sangat mepet. Kalau pansus kan sudah selesai," ucap Bestari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019) malam.

Apalagi rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk pembahasan tata tertib tak kunjung terlaksana karena tak diagendakan oleh para pimpinan.

Padahal, rapimgab harus dihadiri pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi.

"Tinggal kapan fraksi-fraksi yang di dalam ini diundang, pimpinan juga diagendakan tapi kan secara administrasi semua pimpinan harus tanda tangan. Tetapi tidak ada yang tanda tangan karena kesibukan dan lain-lain. Saya tidak bisa mewakili mereka. Karena itu bukan urusan pansus untuk mengagendakan rapimgab dan paripurna," kata dia.