Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Anies Tunggu Aturan Pemerintah Pusat

Anies menyampaikan hal itu saat ditanya tentang rencana Pemprov DKI Jakarta setelah Ibu Kota RI dipindah dan Jakarta menjadi pusat perekonomian Indonesia.

"Kalau Anda bertanya apa rencana kalau Ibu Kota pindah, kami tunggu sampai keluar peraturan-peraturannya. Saat ini belum ada peraturan," ujar Anies di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (23/8/2019).

Anies menyampaikan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih berpegang pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta hingga kini menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan tersebut.

"Masih berlaku undang-undang tentang kekhususan DKI Jakarta, selama itu masih ada, ya kami bekerja berdasarkan undang-undang. Nanti kalau sudah ada peraturan baru, kami nanti bekerja dengan peraturan yang baru," kata Anies.

Kamis kemarin, Anies menyebut rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan hanyalah soal pemindahan administrasi.

Menurut dia, arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi juga tak akan berubah.

"Bahkan arahan dari Pak Presiden memang, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian akan tetap di Jakarta. Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus," kata Anies.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, dia tidak menyebut detailnya.

Pernyataan Sofyan kemudian dibantah Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan bahwa pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru karena masih menunggu kajiannya komplet.