Kebijakan Pemprov DKI yang Izinkan PKL Jualan di Trotoar, Hati-hati Efek Dominonya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang baru direvitalisasi merupakan contoh yang tidak baik bagi kota lain di Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut akan menimbulkan efek domino di kota lain yang mencontoh Jakarta.

Apalagi Pemprov DKI Jakarta berdalih bahwa landasan hukum yang dipakai adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan itu menunjukan bahwa trotoar memiliki banyak fungsi. Fungsi yang dimaksud, yaitu fungsi sosial dan ekologis seperti aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau (peneduh), dan sarana pejalan kaki dan jaringan utilitas.

"Jakarta itu kan menjadi etalase kota lain. Kalau tadi trotoar boleh untuk PKL dengan menggunakan Permen PUPR ini membuka pintu bagi kota-kita lain untuk membolehkan trotoar untuk PKL. Sekarang pertanyaan saya boleh enggak Surabaya, Makassar atau Medan melakukan hal sama? Kan yang dilanggar Undang-Undang bukan Permen PUPR itu," ucap Nirwono saat ditemui di lantai 8, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Jika nantinya PKL diakomodasi di trotoar, menurutnya justru penertiban dan pengawasan akan semakin sulit dilakukan.

"Ini yang sebenarnya terus terang saya khawatirkan. Karena bisa kebayang seluruh trotoar di Jakarta dan kota-kota lainnnya akan melakukan hal yang sama. Itu yang menurut saya efek domino itu dan itu menertibkannya lebih susah daripada menegakkan aturan," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI memang tak seharusnya melanggar aturan. Apalagi aturan yang dilanggar adalah Undang-Undang yang merupakan aturan tertinggi.

Undang-Undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Di dua itu kan jelas dikatakan trotoar itu dibangun untuk fasilitas pejalan kaki bahkan di Pasal 12 Undang-Undang tentang jalan disebutkan setiap kegiatan yang mengakibatkan gangguan fungsi pejalan kaki itu dapat dikenai sanksi. Jadi jelas aturannya. Jangan malah menjadi alasan pembenaran cari celah pembenaran," jelasnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan di trotoar yang telah direvitalisasi.

Pemprov DKI Jakarta akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

Anies menyebut, fungsi trotoar di tiap lokasi di Jakarta akan berbeda. Ada trotoar yang hanya difungsikan untuk pejalan kaki, ada juga yang akan memiliki fungsi lain.

"Jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL, trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak," ujar Anies.