Kontroversi Pajak Judi di Jakarta dan Ali Sadikin yang Gusar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sebuah masa ketika seorang gubernur DKI Jakarta dikenang dengan kebijakan-kebijakan kontroversialnya.

Gubernur itu adalah Ali Sadikin yang menjabat pada tahun 1966-1977.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah penerapan pajak judi. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang saat itu berani memungut pajak dari judi.

Kebijakan tersebut memicu kritik dari banyak pihak. Ali Sadikin dianggap melegalkan judi yang haram bagi agama apa pun.

Awalnya, keputusan untuk melegalkan judi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Ali Sadikin terkait perjudian liar. Banyak oknum di balik industri ini yang tidak membayar pajak. Bahkan mereka pergi ke Makao untuk berjudi dan menghabiskan uang di sana.

Menurut Ali Sadikin, aturan tentang judi ia buat bagi kalangan tertentu saja.

"Judi ini saya atur hanya untuk kalangan tertentu. Saya pikir, untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Makao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja," ucap Ali Sadikin, dikutip dari buku "Ali Sadikin" karya Ramadhan K.H.

Judi yang disahkan oleh Ali Sadikin meliputi lotto sampai dengan hwa-hwe. Ia menekankan bahwa dengan melegalkan ini, itu tidak berarti dia mendorong rakyat untuk berjudi.

Ali Sadikin gusar...

Pada tahun 1973, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menyatakan larangan judi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekelompok pemuda yang bernama 'Generasi Muda' mendatangi Kopkamtib dan menyatakan dukungan serta terima kasih atas larangan tersebut.

Apa yang dilakukan Kopkamtib saat itu bertolak belakang dengan kebijakan Ali Sadikin. Nama Ali Sadikin pun kembali dibicarakan. Karena dorongan dari banyak pihak, ia pun menjadi kesal.

"Coba, apakah itu anak-anak muda yang menamakan dirinya Generasi Muda sanggup kentut yang bisa menghasilkan uang bermiliar rupiah? Ayo, coba!" kata Ali Sadikin dengan gusar, dikutip dari buku "Ali Sadikin".

Dalam Harian Kompas yang terbit tanggal 23 November 1967, diinformasikan bahwa penghasilan dari pajak lotto pada saat itu mencapai Rp 600 juta dalam waktu setahun. Angka itu melebihi sumber penghasilan lainnya.

Hasil pajak judi dimasukan ke dalam APBD dan dikontrol oleh DPRD pada masa itu. Semuanya digunakan untuk pembangunan Ibu Kota, baik pembangunan di bidang sosial, sarana, maupun spiritual.

"Siapa yang dapat menggantikan pemasukan keuangan DCI Djaya dari hasil pajak perjudian dan lotto, akan saya angkat jadi warga negara kehormatan tujuh turunan," tegas Ali Sadikin, dilansir dari Harian Kompas.

Pada tahun 1973, kebijakan memungut pajak dari judi akhirnya dihentikan. Anggaran pendapatan pemerintah DKI mengalami penurunan hingga miliaran rupiah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ali Sadikin pun membuat kebijakan adanya kenaikan pajak bagi warga Jakarta mencapai delapan kali lipat.