Pengamat: Jalur Sepeda di DKI Belum Ramah bagi Pesepeda

Pemprov DKI menganggarkan Rp 73,7 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2020. Namun, anggaran tersebut sepakat ditunda realisasinya oleh DPRD DKI.

Menurut Azaz, anggaran sebesar itu harus dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas jalur sepeda yang ada.

Jalur sepeda yang ada saat ini dinilainya belum ramah terhadap pesepeda.

Azaz mengatakan, seharusnya jalur sepeda terjaring seluruhnya dan tidak ada yang terputus. Sebab, jalur sepeda yang tersambung nantinya dapat memberikan keamanan pesepeda.

"Saran saya adalah agar Pemprov DKI Jakarta membuat jaringan jalur sepeda jadi jangan terputus. Karena kalau terputus, kasihan nanti dia perlindungannya tidak ada. Jadi harus berjaring, jalannya harus tersambung, kan sekarang masih ada yang terputus," kata Azaz saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/10/2019).

Selain itu, Pemprov DKI juga harus membuat aturan yang jelas serta tegas untuk melindungi hak pesepeda.

Dia melihat, saat ini jalur sepeda masih kerap dilintas pengendara sepeda motor bahkan dijadikan tempat parkir.

"Harus ada aturannya yang tegas dan jelas, sehingga itu dibuat rambu. Kan kalau kita lihat sekarang masih banyak pesepeda motor yang masuk, bahkan jadi tempat parkir. Ketegasan penegakan itu yang penting. Sehingga betul-betul (pesepeda) dilindungi, saya setuju. Terus ada sosialisasi yang baik," ujar Azaz.

Pemprov DKI terpaksa menunda pembangunan jalur sepeda pada 2020. Penundaan itu disepakati oleh DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda secara keseluruhan.

Mereka juga mempertanyakan mengapa tiba-tiba anggaran itu melonjak naik. Anggaran jalur sepeda masuk dalam anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di koridor busway.

Awalnya terlihat anggaran itu semula Rp 4,4 miliar, lalu ada penambahan Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Anggota DPRD juga meminta Dishub DKI menyiapkan master plan jalur sepeda itu. Jika tak bisa menunjukkan master plan, anggaran akan dicoret.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarif mengatakan, pihaknya sudah memiliki master plan.

“Target kita 500 kilometer jalur sepeda tahun 2022 selesai, tahun ini (2019) kami targetkan selesai 69 kilometer sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” ujar Syafrin.

Ia menjelaskan, lonjakan anggaran menjadi Rp 73,7 miliar lantaran program itu kini menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.