PSI Desak Pemprov Buka Kembali Situs Web APBD Jakarta agar Bisa Diakses Publik

Padahal, mulanya situsweb itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.

Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana mendesak akses link situs web tersebut dibuka kembali agar dapat diakses publik.

William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” ujar William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, link web itu tiba-tiba saja tidak bisa dibuka setelah anggaran Dinas Pendidikan terkait lem aibon sebesar Rp 82 miliar viral di media sosial.

“Kami lihat siang hari masih ada, sorenya langsung ditutup. Kami lihat sebentar sejam dua jam,” ucap William.

Lanjut William, untungnya link rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 itu masih ada history-nya, bahkan masih bisa diakses. Adapun saat ini link situs web anggaran 2020 itu tidak bisa diakses lagi.

“Namun, tombolnya saja yang hilang, tombol 2020. Akhirnya kami bisa akses RKPD tahun 2020. Tapi sekarang udah tidak bisa dibuka sama sekali,” kata William.

Sebelumnya, sarana pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William dalam akun media sosialnya mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.