APBD DKI Uang Rakyat, Rencana Anggarannya Harus Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan anggaran atau Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa diakses publik pada tahap perencanaannya.

Hal itu berbeda dengan rancangan anggaran tahun sebelumnya yang bisa diakses ke publik sejak tahap perencanaannya melalui situs apbd.jakarta.go.id.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, idealnya rancangan anggaran harus dibuka ke publik sejak tahap perencanaan.

"Ya yang ideal publik harus tahu tapi kan dampaknya ada benturan dengan DPRD kan waktu itu, sehingga pembahasannya panjang. Kalau menurut saya harus dibuka karena kan itu dana publik, ya harus dibuka lah," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Dengan dipublikasikan, masyarakat bisa mengawasi dan mengontrol alokasi anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika ada anggaran aneh, publik bisa mengkritisi atau protes.

"Iya karena kan sudah bisa diawasi oleh publik. Kalau tidak, kan nanti bisa kayak dulu lagi, tiba-tiba sudah jadi gitu, jadi ya susah ya prosedur pembahasannya kan sudah baku," ujar Agus.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, Anies mengatakan ini disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019). 

Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.