Dikritik karena Bongkar Anggaran, William: Kalau Upload Setelah Pembahasan, Apa yang Dikritisi?

“Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya yuniornya, saya terima nasihatnya. Saya harus banyak belajar dari beliau,” ujar William di DPRD, Rabu (31/10/2019).

Ia mengatakan, memang sudah seharusnya rancangan anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta itu diketahui oleh publik.

William mengatakan, jika rancangan KUA-PPAS diunggah setelah pembahasan DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), ia mengkhawatirkan malah anggaran itu tidak akan diubah.

“Kalau upload saat semua sudah selesai, buat apa kita kritisi. Apalagi kalau sudah diketok, ngapain? Harusnya teriak ya sekarang,” ucap William di DPRD, Rabu (30/10/2019).

William pun menyinggung transparansi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama.

“Kalau soal transparansi itu harga mati karena saya tak mau bandingkan. Tapi gubernur sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah di-upload, saat pembahasan ini harusnya sudah ada di website,” katanya.

Sebelumnya, William dikritik Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019). 

Inggard menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Anggota dari Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” kata dia.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

“Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh saja. Tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini. Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).