William Aditya Sarana dan Transparansi Pembahasan RAPBD DKI 2020

Postingan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu membuat KUA-PPAS DKI 2020 menjadi sorotan publik.

William pertama mengungkap usulan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Anggota DPRD DKI termuda itu juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, ada anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada usulan pengadaan unit server dan storage senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Publik terkejut dengan angka-angka yang dibeberkan William.

Namun tindakan William itu dikritik sejumlah pihak.

Dinilai cari panggung

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut William hanya ingin cari panggung dengan membongkar besaran usulan pengadaan barang yang tidak masuk akal itu.

Anies mengaku, sebelum diviralkan William, Anies sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan besaran fantastis.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kami review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” kata Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Tindakan William juga dikritik rekannya anggota DPRD DKI, yaitu Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.

Inggard menilai, William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Pasalnya, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD DKI.

Inggard yang kini kader Partai Gerindra (sebelumnya Nasdem) itu menyatakan, seharusnya kritikan terhadap usulan anggaran Pemprov DKI Jakarta dilakukan dalam rapat, bukan di media sosial.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” kata Inggard.

Walau mengakui Willain telah melakukan hal baik dengan mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

“Khususnya pada Saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi. Boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir, rancangan KUA-PPAS yang dipublikasikan William di media sosial bisa mendapat penilaian buruk di publik. Padahal, anggaran itu belum final dibahas DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tanggapan William

Menanggapi kritikan Anies dan Inggard, William menilai bahwa tindakannya benar.

Menurut dia, sudah seharusnya rancangan KUA-PPAS DKI diketahui publik.

Jika rancangan KUA-PPAS diunggah seusai pembahasan di DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), ia khawatir usulan anggaran dalam KUA-PPAS itu tidak akan diubah.

“Kalau diupload saat semua sudah selesai buat apa kita kritisi. Apalagi kalau sudah di ketok, ngapain? Harinya teriak ya sekarang,” ucap William.