2 Pejabat DKI Mundur, Fraksi PSI Minta Anies Evaluasi Gaya Kepemimpinan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengemukakan hal itu di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Menurut dia, sistem penyusunan anggaran yang tidak transparan dan buruk di DKI Jakarta menjadi alasan utama pengunduran diri dua pejabat tersebut.

“Kontrol kebijakan ada di gubernur. Jadi saya enggak sama sekali menyalahkan Kadisparbud dan Kepala Bappeda karena semua tanggung jawab ada di gubernur,” kata William saat dihubungi, Sabtu.

Politisi muda itu meyakini, para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebenarnya siap untuk transparan dalam pembahasan anggaran.

Namun, Anies yang menutup-nutupi proses pembuatan anggaran. Hal itu menyebabkan para ASN tersebut mendapat tekanan dari publik setelah beberapa kejanggalan anggaran yang diusulkan terkuak.

“Kami enggak mau salahkan ASN karena dasarnya ASN siap transparan. Mereka sudah biasa dikritik dan dikuliti,” kata dia

Ia berharap agar kejadian itu bisa menjadi pemantik bagi Anies mengevaluasi gaya kepemimpinannya.

“Seharusnya kejadian ini menjadi momentum untuk dia evaluasi gaya kepemimpinannya ini,” ujar William.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Mereka mundur diduga terkait dengan kisruh rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya, seperti usulan anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya sejak Kamis lalu.

"Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat.

Pengunduran diri Edy kemudian disusul oleh Sri Mahendra sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta.

Bappeda sendiri punya peran vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.