Tekan Anggaran Penataan Kampung Kumuh, Pemprov DKI Diminta Berdayakan Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan akademisi muda untuk menata kampung kumuh.

Menurut dia, ada banyak mahasiswa di Jakarta yang peduli terhadap lingkungan kumuh dan padat penduduk.

"Mereka hanya sekadar (diberikan) uang masuk transportasi dan beli pulsa, banyak kok yang peduli," ujar dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Anggota Komisi C ini juga memberikan contoh yang pernah dilakukan partainya untuk memberdayakan anak muda dalam pembangunan.

Ida mengatakan, semestinya Anies Baswedan sebagai gubernur bisa menjalankan usulan tersebut. Dengan pelibatan masyarakat, anggaran penataan kampung kumuh sebesar Rp 556 juta per RW bisa ditekan.

"Gubernur sebenarnya bisa memanfaatkan warga DKI yang baru lulus untuk dilibatkan dalam hal ini dan ini tidak membuang-buang anggaran. Untuk memperbaiki padat penduduk, jangan buang anggaran sia-sia, masa 1 RW Rp 600 juta, enggak masuk di akal saya," jelas dia.

Sebelumnya, dalam sidang Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Senin (4/11/2019), DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp 29.757.030.