Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi muda dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, belakangan menjadi buah bibir publik karena kiprahnya sebagai anggota DPRD DKI yang baru.

Di awal masa bertugas, yakni saat pembahasan anggaran, William mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta.

Anggaran ini diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Aksi William itu membuat rancangan anggaran dalam KUA-PPAS menjadi sorotan publik.

Anggaran pulpen dan komputer yang fantastis

Tidak hanya itu, William juga mengungkap anggaran tak wajar lain, seperti pulpen dan komputer.

Hal tersebut disampaikan William melalui akun Instagram pribadinya, @willsarana.

Anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ramai diperbincangkan publik

Anggaran pengadaan lem ini pun ramai dibahas oleh publik, baik di dunia nyata maupun maya.

Bahkan keyword atau kata kunci "aibon" dan "lem aibon" pun mengalami peningkatan di Google Search pada Rabu (30/10/2019) untuk wilayah Indonesia berdasarkan data analitik Google Trends.

Pencarian keyword aibon dan lem aibon memang mengalami peningkatan drastis pada hari ini dibandingkan waktu-waktu lalu.

Sebelumnya, keyword aibon dan lem aibon hanya mencatatkan rata-rata satu pencarian dalam setiap jamnya, dalam tujuh hari terakhir.

Mayoritas warganet yang melakukan pencarian dengan keyword ini adalah berasal dari Papua, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Keyword lain yang menyertai lem aibon dalam catatan Google Trends antara lain "lem aibon dki", "anggaran lem aibon", "anggaran dki", "apbd", dan "anies".

Cara mencari kejanggalan

Dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 milik Pemprov DKI Jakarta dinilai memang tidak transparan ke publik. Dokumen tersebut tak diunggah di situs web apbd.jakarta.go.id.

William mengatakan, pihaknya sudah meminta secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk membuka komponen KUA-PPAS 2020 dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

“PSI sudah meminta secara resmi ke Bappeda untuk APBD 2020 yang level komponen dibuka, itu minta awal Agustus sampai sekarang belum. Padahal saat ini sudah sampai pembahasan di eksekutif,” ujar William.

Menurut dia, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu sempat diunggah di apbd.jakarta.go.id.

“Pada 11 Oktober lihat siang hari masih ada, sorenya langsung ditutup. Jadi kami lihatnya sebentar sejam dua jam,” ucap William.

Untungnya, RKPD tahun 2020 itu masih ada history link-nya. Bahkan, link-nya masih bisa diakses. Namun, saat ini link itu tidak bisa diakses lagi oleh publik.

“Namun, tombolnya aja yang hilang, tombol 2020. Akhirnya kami bisa akses RKPD tahun 2020. Tapi sekarang udah tidak bisa dibuka sama sekali,” kata William.

Ia lalu mencoba mengganti angka APBD 2019 dalam link tersebut dengan angka 2020 untuk membuka link web tersebut.

“Itu cara kami membuka, langsung ketemu, viral semalam dimulai dari anggaran lem Aibon,” kata dia.

Anies sebut cari panggung

Ramainya pembahasan anggaran jangal ini pun direspons oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal. Menurut dia, kritik dari PSI itu sebagai ajang cari panggung anggota dewan baru. 

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kami review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Anies mengaku tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik. Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Disemprot anggota DPRD lain

Sikap terbuka William terhadap anggaran ke publik ini tak hanya memancing jawaban sinis dari pihak eksekutif, tetapi juga dari sesama wakil rakyat.

Ia juga dikritik oleh anggota DPRD Komisi A di sela-sela rapat KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta antara DPRD Komisi A dan Bidang Kepemerintahan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Salah satu anggota Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

“Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD

Tak berhenti di situ, William kini juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD karena aksinya tersebut.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Apalagi unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya, Senin (4/11/2019).

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," tuturnya.

Ia menambahkan, karena Tata Tertib DPRD yang baru belum disahkan dalam rapat paripurna, BK bisa menggunakan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat.

Adapun pada Ayat (2) ditegaskan, usulan dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.