Setuju Pilkada Langsung, Wakil Walkot Tangsel: Hanya Biayanya Lebih Diperketat

TANGERANG SELATAN,KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyetujui jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilakukan secara langsung.

Meski Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengevaluasi karena dinilai mengeluarkan biaya yang tinggi, namun hal tersebut dinilai dapat diperketat soal pembiayaan.

"Hanya diatur saja lebih ketat lagi persoalan pembiayaan tadi. Sekarang aturan sudah bagus, baliho dan segala macam di cetak KPU,” kata Benyamin, Kamis (21/11/2019).

Benyamin yang saat ini menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan menyetujui kalau pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

Baginya, langsung atau tidaknya pemilihan kepala daerah tentu tetap akan mengeluarkan biaya.

"Jika ukurannya soal biaya, langsung atau tidak langsung itu biaya tetap akan ada,persoalannya keseimbangan politik," kata Benyamin.

Menurut Benyamin, penunjukan langsung kepala daerah di tingkat kota atau kabupaten kurang tepat.

Sebab, kata Benyamin, politik antara kepala daerah dengan DPRD dinilai menjadi tidak seimbang.

“Kalau DPRD dipilih, wali kota dipilh. Kalau DPRD dipilih masyarakat, kepala daerah dipilih DPRD keseimbangan politiknya agak kurang pas. Otomomi daerah itu adanya di kabupaten kota, bukan di Provinsi. Jadi kalau mau pemilihan tidak langsung mungkin lebih tepat di level Gubernur tapi kalau kabupaten kota baiknya dipilh langsung,” ucap Benyamin.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Pertanyaan tersebut dilontarkan setelah menilai sistem Pilkada langsung banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan saat menjadi pasangan calon.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Tito untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Menurut Hasto, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.