Desas-desus Pemangkasan Gaji, Guru Kontrak Kota Bekasi Demo DPRD

Pantauan Kompas.com, jumlah pengunjuk rasa mencapai puluhan orang, mewakili masing-masing kecamatan di Kota Bekasi.

Sempat membuat macet Jalan Chairil Anwar di depan gedung DPRD sekitar pukul 13.00 WIB, mereka kemudian diizinkan masuk ke halaman gedung DPRD.

Mereka berunjuk rasa terkait kesejahteraan guru kontrak di Kota Bekasi untuk 2020.

Dalam orasinya, orator berulang kali mengecam tentang kemungkinan gaji guru kontrak Kota Bekasi dipangkas dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 2,8 juta.

Tak jelas darimana informasi ini berasal. Sebelum unjuk rasa siang ini, memang beredar melalui media sosial informasi bahwa gaji guru kontrak Kota Bekasi akan dipangkas jadi Rp 2,8 juta.

Para pendemo kemudian meminta perwakilan anggota Dewan menemui mereka untuk mengklarifikasi langsung hal tersebut.

"Kami mengecam indikasi wacana pemangkasan honor TKK (tenaga kerja kontrak) dan GTK (guru dan tenaga kependidikan kontrak) yang dilakukan oleh DPRD. Hal tersebut justru suatu kemunduran bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka kesejahteraan guru dalam proses mencerdaskan anak bangsa," seru orator ketika membacakan tuntutannya.

"DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya merakyat, bukan pro terhadap partai," ia menambahkan.

Orator kemudian meminta tiga anggota Dewan untuk menemui mereka di halaman, yakni Nicodemus Godjang dari PDI-P yang disebut melontarkan pernyataan soal rasionalisasi gaji guru kontrak.

Lalu Abdul Rojak Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan beserta wakilnya Aminah eks guru kontrak, dan Sardi Effendi Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan.

Tak berselang lama usai permintaan tersebut, ketiga nama itu datang menyambangi mereka. Ketiganya kompak mengklaim bahwa DPRD justru hendak meningkatkan gaji guru kontrak.

"Ingat, bahasa rasionalisasi bisa berarti menambah, bisa mengurangi. Kami DPRD Kota Bekasi sepakat menaikkan gaji TKK dan kenaikan gaji guru honorer," jelas Nicodemus kepada pengunjuk rasa di halaman.

"Kami tinggal menunggu dari eksekutif apakah sudah siap. Keputusan di eksekutif sebagai pengguna anggaran," imbuhnya.

Pukul 14.20 WIB, anggota Dewan dan perwakilan para pengunjuk rasa memutuskan rapat audiensi di dalam gedung dewan.