5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

Tudingan itu dilemparkan Cinta saat rapat RAPBD DKI Jakarta 2020 di Komisi C di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019) malam.

Belakangan, anggota dewan lain menyiratkan bahwa materi rapat yang dimaksud Cinta adalah tentang anggaran pengadaan komputer dan perangkatnya senilai Rp 128,9 miliar di pos anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

Tudingan Cinta pada Anthony membuat keduanya bersitegang. Sebab, Anthony tak merasa membocorkan materi apa pun, lagi pula rapat bersifat terbuka. Rapat pun diskors oleh pimpinan.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta terkait tuduhan Cinta terhadap Anthony.

Cinta keliru pahami berita

Cinta yang sudah memasuki periode ketiga di DPRD DKI Jakarta tak sendirian menuding Anthony. Ia dan beberapa kolega di Komisi C sama-sama menganggap Anthony membocorkan materi rapat kepada wartawan. Tudingan itu berdasarkan artikel berita media daring.

Media daring tersebut tak menempatkan wartawannya di ruang rapat, tetapi menyalin berita dari media daring lain.

Dalam artikel di media daring yang dibaca Cinta dan sejumlah anggota Komisi C itu, Anthony disebut mengomentari anggaran pengadaan komputer “di ruang rapat”, bukan “di dalam rapat”.

Para anggota Komisi C lain, termasuk Cinta, kemudian berkesimpulan Anthony bicara bukan saat rapat berlangsung. Mereka sendiri baru mau membeberkan anggaran itu ketika pembahasan sudah final, karena tahu hal itu akan mendulang citra negatif.

Anthony tak langkahi tata tertib DPRD

Berdasarkan dokumen tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta yang diperoleh Kompas.com, Anthony tak melanggar pasal mana pun dalam tata tertib itu.

Pertama, rapat tersebut terbuka. Wartawan pun meliput rapat tersebut. Soal rapat terbuka tercantum dalam Pasal 145 Tata Tertib DPRD DKI.

Lalu, Pasal 116 ayat (1) dengan tegas menyatakan, setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Rapat RAPBD 2020 DKI oleh Komisi C pada Kamis malam itu tidak dinyatakan tertutup dan, sesuai pernyataan Anthony, otomatis bersifat terbuka.

Jika rapat bersifat terbuka, maka tidak ada materi apa pun yang dirahasiakan/dilarang diumumkan kepada publik dari rapat tersebut. Demikian bunyi ayat (6) Pasal 116 tata tertib itu.

Larangan Cinta pada Anthony menyebarkan materi rapat – yang sifatnya terbuka – justru tak sejalan dengan ayat (7) Pasal 116 yang hanya mewajibkan perahasiaan materi rapat tertutup.

PSI dicemburui partai tua

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menangkap ada kecemburuan PDI-P sebagai salah satu partai tua di DPRD DKI Jakarta atas langkah PSI.

Langkah PSI yang memainkan isu adanya anggaran janggal dalam RAPBD DKI 2020 menuai simpati publik terhadap partai berlambang mawar itu. Sebaliknya, hal itu menimbulkan antipati sejumlah anggota DPRD dari partai lain.

"Ada kesan bahwa PSI memang ingin dipojokkan dan dianggap bahwa, citra buruk DPRD DKI Jakarta dalam proses pembahasan anggaran itu karena PSI ini," kata  Lucius kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2019).

"Ini solidaritas fraksi-fraksi lain juga, karena urusan transparansi dan akuntabilitas anggaran ini, PSI saja yang mendapat kredit," lanjut dia.

Lucius juga menduga, partai-partai "tua" di Kebon Sirih merasa terancam karena panggungnya direbut PSI. Berbekal "panggung" di DKI, PSI bisa saja mengancam elektabilitas partai-partai tua di masa depan.

Cinta ingin anggaran dibuka setelah final

Dalam penjelasannya, Jumat siang, Cinta menganggap bahwa langkah Anthony dapat menimbulkan opini buruk terhadap anggaran pengadaan komputer mainframe Rp 128,9 miliar itu.

"Yang saya tegur itu etika dia, jangan dulu di-share karena kan masih dalam perdebatan," kata Cinta kepada wartawan.

"Mungkin adik kami satu ini belum berpengalaman, baru. Kalau saya kan sudah ada 10 tahun di Komisi C dan sangat mengerti teknik pembahasan. Belajar dululah bagaimana teknis rapat, demokrasi dalam rapat, bagaimana satukan persepsi. Ini institusi, kolektif kolegial," lanjut dia.

Paradigma usang di era keterbukaan informasi

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah menganggap, era keterbukaan informasi dewasa ini menuntut legislator juga terbuka soal rencana anggaran. Pandangan Cinta Mega bahwa anggota dewan perlu menyatukan persepsi sebelum mengungkap anggaran dinilai sudah ketinggalan zaman.

"Usang dan stagnan. Harusnya malah mereka (DPRD DKI Jakarta) lebih terbuka sejak awal. Bahkan masyarakat mestinya bisa menelusuri anggaran langsung, bukan hanya lewat DPRD," ujar Misbah, Jumat sore.

"Justru (membuka anggaran) menjadi penting ketika anggarannya belum final," ujar dia.