Pemprov DKI Sebut Penyelenggara DWP Janji Tak Langgar Aturan soal Peredaran Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali menyebutkan bahwa penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) sudah berjanji menaati aturan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aturan tersebut di antaranya adalah soal larangan narkoba dan menaati aturan norma budaya.

"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memanggil penyelenggara dan mereka sudah memberikan komitmen tertulis yang menyatakan bahwa taat melaksanakan ketentuan," ucap Alberto dalam konferensi pers Izin Penyelenggaraan Konser Musik DWP, di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Pemprov DKI pun sudah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk bekerja sama dengan kepolisian mengawasi pelaksanaan DWP yang berlangsung pada 13-15 Desember 2019.

"Kami koordinasi dengan Satpol PP, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dan bekerjasama di lapangan untuk mengawasi kegiatan tersebut," lanjut dia.

Disparbud pun memastikan bahwa sejauh ini penyelenggara atau panitia sudah menaati seluruh syarat yang diberikan oleh Disparbud.

"Memastikan bahwa kegiatan kita mentaati aturan hukum yang tidak dilarang oleh undang-undang undang yaitu pertunjukan musik, maka Dinas Pariwisata dan kebudayaan memberikan izin," kata Alberto.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin penyelenggaraan. Syaratnya, kegiatan tersebut harus bebas dari peredaran narkoba.

Diketahui, sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP yang akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat.

GEPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.

Lalu pada Kamis (12/12/2019) Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga berunjuk rasa di depan balai kota menuntut acara ini dibatalkan.