Ratusan Jemaah Gereja Gelar Kebaktian Natal di Monas untuk Ketuk Hati Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia menggelar ibadah kebaktian Natal di seberang Istana Merdeka, tepatnya di Taman Pandang, kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (25/12/2019).

Mereka juga diketahui kerap menggelar ibadah setiap minggu di Taman Pandang sejak tahun 2012. Alasannya, tempat ibadah mereka telah ditutup sejak 2008 lalu.

Juru Bicara acara ibadah Natal GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia Jayadi Damanik berharap, kegiatan kebaktian natal di Taman Pandang bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo.

Adapun pembangunan GKI Yasmin sendiri sudah terkatung-katung sejak 2008 dikarenakan adanya penolakan dari sejumlah warga di kawasan Curug Mekar, Bogor untuk membangun gereja tersebut.

"Harapan kami karena dia (Presiden Joko Widodo) bisa melihat dengan mata dan melihat dengan hati, oh ada warga negara yang begini. Tolonglah diselesaikan, tidak susah kok kalau Presiden Jokowi bisa merespons seperti ini, tidak susah," kata Jayadi kepada wartawan di lokasi, Rabu.

Jayadi berharap konflik keberadaan GKI Yasmin di Kota Bogor dan HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi bisa diselesaikan secepatnya. Dia berharap sinegritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasalnya, menurut Jayadi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat saling lempar tanggung jawab dalam penyelesaikan konflik dua gereja itu.

"Acara ini mengingatkan agar pemerintah hadirlah di berbagai masalah ini tidak hanya di masalah gereja tapi juga di masalah umat bergama lainnya karena tidak hanya gereja yang bermasalah," ungkap Jayadi.

"Kalau pemerintah daerahnya tidak mengambil sikap, (pemerintah pusat) turun tangan lah, jangan lempar-lempar tanggung jawab. Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto optimistis konflik persoalan pendirian tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin akan selesai di periode kedua kepemimpinannya.

Bima mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama belasan tahun itu. Menurut dia, ada perkembangan signifikan dalam penyelesaian kasus intoleransi tersebut.

"Kita sepakat tidak lagi fokus pada perdebatan masa lalu yang akan menghambat proses penyelesaian. Proses masa lalu diganti proses masa depan. Karena bertahun-tahun kita berdebat soal persepktif hukum masa lalu," ucap Bima, Selasa (24/12/2019).