8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

Banjir Jakarta dan sekitarnya pada awal 2020 membuat program normalisasi sungai kembali jadi perbincangan, terutama normalisasi Sungai Ciliwung.

Berikut kilas balik program normalisasi Ciliwung.

1. Untuk atasi banjir Jakarta

Program normalisasi Sungai Ciliwung dikerjakan karena banjir besar melanda Jakarta pada 2012.

Normalisasi untuk melebarkan sungai dengan pemasangan turap beton dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Kegiatan ini dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Program normalisasi Ciliwung dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan untuk normalisasi sungai, sementara BBWSCC membangun infrastrukturnya.

2. Normalisasi 16 dari 33 kilometer

Panjang Sungai Ciliwung yang melintasi Jakarta dan harus dinormalisasi adalah 33,69 kilometer.

Jalur normalisasi terbentang dari Jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

Proyek ini dikerjakan mulai 2013, saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, dari 33,69 kilometer, baru 45 persen aliran Ciliwung yang sudah dinormalisasi.

Normalisasi dikerjakan dari 2013 hingga 2017.

"Jadi dari 33,69 kilometer yang ingin kami kerjakan (normalisasi), dari 2013 sampai 2017, baru 16 kilometer yang sudah dikerjakan. Jadi baru 45 persen," kata Bambang pada 15 November 2019.

Normalisasi Ciliwung dibagi empat ruas. Pertama, pembangunan tanggul ruas Jembatan Tol TB Simatupang-Jembatan Condet sepanjang 7,58 kilometer.

Normalisasi itu baru terealisasi sepanjang 3,47 kilometer.

Kedua, pembangunan tanggul ruas Jembatan Condet-Jembatan Kalibata sepanjang 7,55 kilometer. Normalisasi baru direalisasikan sepanjang 3,1 kilometer.

Ketiga, pembangunan tanggul ruas Jembatan Kalibata-Jembatan Kampung Melayu baru terealisasi 4,67 kilometer dari panjang 8,82 kilometer.

Terakhir, normalisasi ruas Jembatan Kampung Melayu-Pintu Air Manggarai baru terealisasi 4,95 kilometer dari rencana 9,74 kilometer.

3. Terhenti di 2018

Proyek normalisasi Ciliwung terhenti pada 2018. Normalisasi sungai berhenti akibat minimnya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

BBWSCC tidak menganggarkan normalisasi sungai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018-2019.

"Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti saja kalau sudah banyak," kata Bambang pada 3 Oktober 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, Pemprov DKI memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membebaskan lahan demi melebarkan kembali sungai.

"Ini (pembebasan lahan) salah satu hal yang sekarang digenjot. Yang masih belum tuntas adalah soal pembelian lahan," ujar Anies, 27 Desember 2018.

Dengan berhentinya program normalisasi sungai di Jakarta, pemerintah pusat akhirnya fokus menyelesaikan program yang sama di hulu, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kementerian PUPR membangun dua dry dam di sana, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Dua bendungan itu akan mengurangi masalah banjir di Jakarta hingga 30 persen.

Dua bendungan ini ditargetkan rampung akhir 2020.

4. Dilanjutkan pada 2020

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah menuturkan, normalisasi Ciliwung akan dilanjutkan tahun ini. Normalisasi dilakukan di Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

"Tahun depan, BBWSCC, 2020 sudah memprogramkan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer," kata Bambang, 20 Agustus 2019.

Lahan sepanjang 1,5 kilometer yang akan dinormalisasi itu sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2018.

Aset hasil pembebasan lahan itu diserahkan kepada BBWSCC pada April 2019.

BBWSCC kemudian mengusulkan anggaran normalisasi Ciliwung dalam APBN 2020.

5. Terancam mandek di 2021

Normalisasi Ciliwung terancam kembali terhenti pada 2021 karena kegagalan Pemprov DKI membebaskan lahan pada 2019.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sebenarnya berencana membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung pada akhir 2019.

Lokasinya di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Dinas SDA bahkan sudah siap membayar 118 bidang tanah itu dengan anggaran Rp 160 miliar.

Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 defisit.

Pembebasan akan dieksekusi pada 2020.

Karena Pemprov DKI batal membebaskan 118 bidang tanah pada 2019, maka BBWSCC tidak bisa mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung pada 2021.

"Berarti vakum lagi. Kami melaksanakan (normalisasi) itu tergantung lahannya. Kalau lahannya sudah bebas, kami kerjakan," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, 11 November 2019.

Bambang menjelaskan, BBWSCC tidak bisa mengerjakan normalisasi Ciliwung pada 2021 jika Pemprov DKI baru membebaskan lahan pada 2020.

Menurut dia, normalisasi baru bisa dikerjakan dua tahun setelah lahan dibebaskan.

6. Pembebasan lahan pada 2020

Dinas SDA memiliki anggaran Rp 669,9 miliar untuk pengadaan tanah dalam APBD 2020.

Anggaran pengadaan tanah untuk normalisasi/naturalisasi sungai, waduk, situ, dan embung itu sudah disetujui DPRD DKI Jakarta.

Anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk membebaskan 118 bidang tanah yang batal dibebaskan pada 2019.

Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf mengatakan, anggaran untuk membebaskan 118 bidang tanah yang semula Rp 160 miliar itu kemungkinan akan naik.

Sebab, nilai jual objek pajak (NJOP) 2020 naik.

"Kami lihat NJOP mau naik lagi, tentunya harus dihitung ulang," ucap Juaini, Senin (6/1/2020).

Jika pembebasan lahan benar-benar terealisasi pada tahun ini, normalisasi Ciliwung kemungkinan akan dilanjutkan pada 2022, seperti yang pernah disampaikan Kepala BBWSCC Bambang Hidayah.

"Kalau (pembebasan lahan) dilakukan di 2020, berarti kami mengusulkannya (normalisasi) di 2022 kalau begitu. Tidak akan terkejar (pada 2021)," kata Bambang.

7. Beda pandangan Menteri Basuki dan Anies soal normalisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda pandangan soal normalisasi Ciliwung.

Menurut Basuki, wilayah yang sudah terjamin bebas banjir adalah wilayah yang sudah dinormalisasi.

Basuki menyampaikan itu di depan Anies setelah memantau banjir Jakarta pada Rabu (1/1/2020).

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer," kata Basuki di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

"Di 16 kilometer itu, kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang (air)," tuturnya.

Sementara itu, Anies berujar, banjir tetap terjadi di wilayah yang sudah dilakukan normalisasi Ciliwung.

Contohnya, yakni di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar Anies, Kamis (2/1/2020).

Anies berujar, banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih komprehensif. Caranya, dengan mengendalikan air di daerah hulu, yakni membangun kolam-kolam retensi, termasuk Bendungan Ciawi dan Sukamahi.

Anies pun berharap pembangunan dua bendungan itu rampung tepat waktu.

"Dengan waduk yang selesai tepat waktu sesuai rencana, maka itu akan bisa mengendalikan lebih dari 30 persen air yang datang ke kawasan pesisir, kawasan muara. Kami di Jakarta di kawasan muara," kata Anies.

8. Proyek sodetan Ciliwung

Bicara penanganan banjir Jakarta, jangan lupakan proyek sodetan Ciliwung.

Sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) satu paket dengan proyek normalisasi sungai.

Normalisasi bertujuan memperlebar dan memperdalam sungai, sementara sodetan untuk memecah debit air Ciliwung menuju KBT.

Sodetan Ciliwung menuju KBT berbentuk terowongan. Fungsinya untuk mengatur debit air.

Dengan adanya sodetan ini, air Ciliwung akan dialirkan sebagian ke KBT saat debit air tinggi. Dengan demikian, air Ciliwung tidak akan meluap.

Proyek sodetan Ciliwung sempat terkendala gugatan class action warga Bidara Cina terhadap Pemprov DKI dan BBWSCC yang berlanjut sampai tingkat kasasi.

Warga menuntut ganti rugi sebelum lahan mereka dibebaskan untuk membangun inlet sodetan Ciliwung.

Gugatan di tingkat pertama dan banding dimenangkan warga.

Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kedua pihak akhirnya mencabut kasasi tersebut.

Kasus itu pun sudah berkekuatan hukum tetap.

Mengikuti putusan pengadilan, BBWSCC akan membayar ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan untuk pembangunan inlet sodetan Sungai Ciliwung menuju KBT kepada warga Bidara Cina.

Pembayaran akan dilakukan tahun ini. Pembangunan sodetan akan dieksekusi pada tahun ini.