Status Belum Jelas, Korban Penggusuran Pekayon Bingung Jalan Sudah Dibangun di Tanah Gusuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga korban gusuran Pekayon-Jatiasih, Bekasi masih menanti kejelasan status tanah hasil gusuran yang hingga kini tak pernah dibeberkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Perwakilan warga korban gusuran yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) Sondang Patar Manurung mengatakan, warga merasa bingung karena status kepemilikan bukan milik pemerintah namun saat ini sudah dibangun jalan.

Apalagi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi sebelumnya telah menyatakan bahwa lahan gusuran itu bukan milik pemerintah.

"Ya sampai sekarang kan belum ada. Dari pemerintah dan warga belum ada abu-abu lah tapi kenapa kok sudah berani mereka membangun jalan. Bahkan jalan itu sekarang sudah dioperasikan," ujar Sondang dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Warga menduga bahwa jalan tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau juga dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Kini warga yang digusur pun sudah tinggal secara berpencar-pencar. Ada yang pulang ke kampung hingga menumpang di rumah saudara.

"Warga sudah mencar ada yang ke kampung ada yang ikut saudara. Memang sangat sedih lah kalau diceritain penggusuran kami selalu dipukuli. Bahkan RT ikut memusuhi kami," tuturnya.

Meski demikian, upaya warga untuk mendapat kejelasan status lahan itu tak pernah berhenti. Mereka telah mengajukan laporan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Warga berharap agar Pemerintah Pusat bisa memerintahkan Pemerintah Kota Bekasi setidaknya untuk memberi ganti rugi atas penggusuran yang terjadi.

"Harapan kami pemerintah ini dia buat surat ke pemkot bahwa kami ini warga yang digusur ini dikasih lah rumah karena rumah kami kan digusur," ucap Sondang.

Diketahui, warga Pekayon-Jatiasih Bekasi digusur pada tahun 2016 lalu.

Warga korban gusuran yang tergabung dalam FKPB menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur, Rabu (11/9/2019).

Demo saat itu merupakan kali kesekian setelah mereka digusur paksa Pemerintah Kota Bekasi pada 2016. Mereka mendesak BPN Kota Bekasi menerbitkan surat pemblokiran penerbitan sertifikat atas lahan gusuran.

Sebab, BPN Kota Bekasi sebelumnya telah menyatakan bahwa lahan gusuran itu bukan milik pemerintah.

"Melihat sikap BPN yang terkesan berpihak kepada Pemkot Bekasi dan memberatkan warga, kami mengajukan permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat tanah Pekayon-Jakasetia yang masih sengketa," tulis FKPB dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Rabu (12/9/2020).

Akan tetapi, BPN Kota Bekasi tak mengindahkan desakan tersebut. Kepala Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Dandun Wibowo, warga yang sudah tinggal di lahan Pekayon-Jakasetia selama lebih dari 20 tahun tidak punya surat apa pun.

"Dasarnya apa kami blokir? Harusnya gugat, baru jadi dasar gugatan kalau buat kami melakukan blokir. BPN hanya bisa bergerak di lahan yang sudah didaftarkan sertifikatnya," ujar Dandun.