Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Dua nama tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.

Dua nama itu diumumkan setelah menjalani proses panjang pemilihan cawagub yang sebelumnya dari partai PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Mulai dari proses pemilihan pada DPRD periode sebelumnya hingga menyerahkan proses ini pada DPRD periode 2019-2024.

Lalu bagaimana lika-liku perjalanan PKS?

Awalnya, pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal itu mengatur, partai politik pengusung harus mengusulkan dua orang calon Wagub untuk dipilih oleh DPRD provinsi dalam rapat paripurna.

Ada dua partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga saat Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Partai Gerindra dan PKS.

Sejak awal, dua partai ini sudah tarik ulur rebutan kursi orang nomor dua di Ibu Kota.

PKS merasa telah menyerahkan posisi cawapres kepada Sandiaga untuk mendampingi Prabowo saat pertarungan Pilpres 2019 melawan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sandiaga saat itu adalah politisi Gerindra. Sementara Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra.

Jadi Prabowo dan Sandiaga sama-sama berasal dari Gerindra. Sehingga saat itu ada kesepakatan Prabowo dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Kesepakatan kursi Wagub DKI milik PKS

Akhirnya, Gerindra-PKS bersepakat wagub DKI harus diberikan kepada PKS.

Namun, Gerindra tak asal memberikan kursi wagub DKI untuk PKS. Gerindra memberi syarat uji kepatutan dan kelayakan.

Selain itu, Gerindra juga meminta calon lebih dari dua orang untuk uji kepatutan dan kelayakan itu.

PKS lalu menambah satu orang kandidat, yakni Ketua Dewan Syariah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Pada akhirnya, nama yang lolos dalam fit and proper test adalah dua orang yang telah dipersiapkan sebelumnya, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Setelah disepakati, nama Syaikhu dan Agung diserahkan kepada Gubernur Anies untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta.

PKS dan Gerindra menyerahkan surat berisi dua nama cawagub ke Anies pada Jumat, 1 Maret 2019. Tiga hari kemudian, Anies menyerahkan surat itu ke DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, setelah anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 dilantik, pemilihan wagub DKI tetap tak jadi prioritas.

Mereka sibuk dengan kelengkapan Dewan lalu membahas anggaran 2020 bersama Pemprov DKI.

PKS Mengalah

Setelah proses pemilihan wagub berjalan alot, Gerindra sepakat bahwa cawagub akan diganti. Mandeknya pemilihan wagub oleh DPRD DKI menjadi alasan di balik kesepakatan tersebut.

"Kalau boleh dikatakan, ini semacam win win solution-nya. Kalau ternyata mentok-mentok terus kasihan warga Jakarta tidak punya wakil gubernur, akhirnya mau tidak mau kami mengalah," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo saat ditemui di kantor DPW PKS Jakarta, Cempaka Baru pada Senin (20/1/2020).

Dalam kesepakatan yang baru, PKS dan Gerindra setuju bahwa dua nama cawagub berasal dari kedua partai.

Artinya, satu cawagub berasal dari PKS dan satu orang lagi berasal dari Gerindra.

Setelah ada kesepakatan itu, PKS mencabut nama Syaikhu dari kandidat wagub DKI.

Alasannya, Syaikhu sudah lebih dulu terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Sementara itu, Agung Yulianto masih menjadi kandidat.

Namun, akhirnya karena ada tugas khusus dari PKS, nama Agung Yulianto diganti oleh Nurmansjah Lubis.

Sementara calon dari Gerindra adalah Ahmad Riza Patria.

Surat keputusan berisi dua nama cawagub itu sudah ditandatangani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.

Selain itu, surat juga ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Husni Thamrin, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo, dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

PKS absen saat Gerindra umumkan Wagub

Akhirnyam, Gerindra mengumumkan dua nama cawagub tanpa kehadiran PKS, Senin (20/1/2020).

Meski sudah mendapat undangan dari Gerindra pada Minggu (19/1/2020) malam, semua elite PKS berhalangan karena sudah memiliki rencana kegiatan masing-masing.

Namun, di balik adanya pengumuman cawagub DKI ini, PKS sempat meminta agar pengumuman itu ditunda.

Pasalnya, PKS khawatir dengan ketidakhadiran perwakilan mereka, publik akan mengira kedua partai tersebut tak akur dan berbeda pandangan.

Sayangnya permintaan itu tak digubris oleh Gerindra yang tetap mengumumkan dua cawagub tanpa kehadiran PKS.

Peluang kecil PKS 

Dari dua nama hasil kesepakatan dua partai, hanya satu calon wagub DKI dari PKS.

Sehingga, peluang PKS untuk meraih kursi wagub pun semakin kecil dibandingkan sebelumnya. 

Meski demikian, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengaku sudah legawa karena harus berhadapan dengan Partai Gerindra dalam pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

"Kalau kami meyakini bahwa nama wagub yag terpilih menggantikan Bang Sandi sudah Lauhul Mahdfuz (takdir), dan kita Insha Allah berikhtiar maksimal sebagaimana juga teman-teman Gerindra usaha maksimal. Kami akan fair, siapapun yang terpilih itu yang akan jadi pilihan warga Jakarta," kata Sakhir.

"Tentu mekanisme dipilih lewat DPRD Jakarta, apapun hasilnya apakah yang terpilih Nurmansyah Lubis, atau Riza Patria ya oke-oke saja," lanjutnya.

Minta KPK awasi pemilihan Wagub DKI

PKS meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya mengawasi proses pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD.

Ia mengatakan, pengawasan itu bertujuan untuk mencegah adanya politik uang dalam proses pemilihan wagub di DPRD.

"Pengawasan penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak ingin ada money politics, kita berharap yang terpilih memang terbaik," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin.

Arifin juga meminta masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung proses demokrasi pemilihan di DPRD agar berjalan dengan cepat.

Sehingga, tidak ada lagi proses pemilihan cawagub yang tertunda.