Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapus tenaga honorer.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, telah menerima informasi tentang aturan penghapusan tenaga honorer tersebut.

Jika nantinya pegawai honorer dihapuskan dan akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dia berharap gajinya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berharap gaji atau insentif bagi PPPK ini menjadi tanggungan APBN," kata Benyamin saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (20/1/2020).

Sehingga, kata Benyamin, anggaran yang selama ini dikeluarkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggaji para pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 8.000 dapat dialokasikan ke pos lain.

"Sehingga kita bisa alokasi belanja pegawai untuk honorer yang selama ini kita bisa alokasikan ke yang lain," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan penghapusan tenaga honorer telah ditetapkan dalam rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.