Salin Artikel

Walhi soal Penebangan Pohon di Monas: Harusnya Pemprov DKI Menambah RTH yang Masih 9 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menebang ratusan pohon di Monas dalam rangka revitalisasi.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, saat ini Pemprov DKI Jakarta saja masih sulit mencapai target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH).

"Sebenarnya yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah menambah RTH, mengingat baru 9 persen. Kita menduga pemerintah ini tidak mampu memenuhi RTH tapi kemudian fokus pada revitalisasi," kata Tubagus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Tubagus mengaku miris melihat langkah Pemprov yang menebangi pohon di saat Jakarta sangat membutuhkannya.

Padahal, dampak dari kurangnya RTH di Jakarta bahkan sudah dirasakan nyata oleh setiap warga, yakni banjir dan meningkatnya polusi udara.

"Kita rasakan betul kerusakan ekologis Jakarta. Kan terlihat betul, banjir dan polusi udara segala macem, dan justru Pemprov DKI menebang pohon ," ujar Tubagus.

Ia juga sempat menyinggung pernyataan dari Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto yang menyebut konsep asli Monas yang seharusnya berupa plaza.

"Kita enggak habis pikir, kok bisa mereka ngomong seperti begitu. Orang kita butuh pohon tapi dia bicaranya seperti itu kan enggak tepat betul," tutur Tubagus.

Walhi lantas berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menghentikan proyek revitalisasi tersebut dan kembali menanam pohon-pohon yang ditebang.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Revitalisasi dimulai setelah penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang PT Bahana Prima Nusantara pada November 2019

Menurut Kepala UPT Monas Isa Sanuri, ada 205 pohon yang ditebang di area revitalisasi pelataran sisi selatan Monas.

Rinciannya, 150 pohon ukuran besar dan 55 ukuran pohon kecil.

"Itu sebenarnya bukan ditebang begitu saja. Jadi pohon-pohon itu akan dipindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan akan kami buat baru (pohon-pohon)," kata Isa, Senin (20/1/2020).

Namun berdasarkan pantauan di lokasi, tidak ditemukan pemindahan pohon-pohon besar tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/23/16143671/walhi-soal-penebangan-pohon-di-monas-harusnya-pemprov-dki-menambah-rth

Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke