Underpass Kemayoran Banjir, Anies: Pemprov DKI Ikut Bantu meski Bukan Kewenangan Kami

Anies berujar, Pemprov DKI tetap membantu menyurutkan banjir di sana, meskipun Underpass Gandhi berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Kawasan itu (Underpass Gandhi) memang berada di dalam pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara, tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk memastikan bahwa itu bisa segera tuntas," ujar Anies di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

Anies menjelaskan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengerahkan enam unit pompa, sementara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan dua unit pompa.

Delapan unit pompa itu terus dioperasikan untuk memompa banjir di sana.

"Jadi meskipun bukan kewenangan kami, tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut ambil tanggung jawab bila ada masalah, mudah-mudahan tuntas," kata Anies.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Jumat (24/1/2020), menyebabkan Underpass Gandhi terendam banjir.

Banjir menggenang hampir mencapai atap underpass. Air tampak berwarna cokelat dan ada sampah di beberapa titik.

Awalnya, Dinas SDA DKI Jakarta tak bisa mengirimkan pompa untuk menyedot air karena kawasan tersebut merupakan wewenang Kemensetneg.

Namun, karena air tersebut tak kunjung surut jika tak dipompa dan setelah adanya koordinasi, maka bantuan dari Pemprov DKI Jakarta diturunkan.

Hingga Minggu siang, underpass tersebut masih terendam banjir. Petugas masih berupaya menyedot air dengan pompa-pompa.

Diperkirakan, penyedotan air rampung pada Senin besok.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebelumnya meminta Pemprov DKI tak hanya berpolemik di media dalam menyikapi banjir di Underpass Gandhi.

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Heru.

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

Ia pun memastikan terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara tim DKI dan Kementerian PUPR,” kata Heru.

Untuk itu, Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” lanjut Heru.