Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai, pembatalan penunjukan Donny Andy Saragih sebagai direktur utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) karena tersangkut pidana penipuan adalah bentuk buruknya mekanisme seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan ada dua kemungkinan yang terjadi yakni tidak terdeteksinya latar belakang Donny atau memang tidak adanya pengecekan latar belakang.

"Pertama, tim seleksi sudah menjalankan background check, tapi tidak bisa mendeteksi. Tapi kok rasanya tidak mungkin. Atau, kemungkinan kedua, tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib," kata Mili (sapaan Eneng) dalam keterangannya, Senin (27/1/2020).

Jika yang terjadi adalah kemungkinan kedua, maka tim seleksi dianggap ceroboh karena tidak menjalankan tugas dengan baik.

Pasalnya, menurut dia, kasus yang menyangkut Donny sudah menjalani proses pengadilan hingga tingkat kasasi.

Oleh karena itu, menurut Mili, seharusnya tidak sulit bagi tim seleksi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dijalani Donny.

Mili berpendapat, agar bisa bekerja maksimal, tim seleksi harus diisi oleh tim yang kompeten dan memiliki jaringan yang luas. Selain itu, tim seleksi harus bekerja secara independen.

"Independensi ini sangat penting agar tim seleksi bisa bekerja optimal. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, lalu tim seleksi merasa terbebani harus meloloskan calon tertentu. Akibatnya, tim seleksi tidak menjalankan kewajiban background check," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membatalkan keputusan Donny Andy S Saragih sebagai direktur utama PT Transjakarta.

Alasannya, Donny berstatus terpidana kasus penipuan. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, BP BUMD baru mengetahui kasus yang menjerat Donny setelah Donny ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Transjakarta.

Donny ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Agung Wicaksono dalam rapat umum pemegang saham luar bisa (RUPS LB) pada Kamis (23/1/2020).

Sementara BP BUMD baru menerima laporan tentang kasus yang menjerat Donny pada Sabtu (25/1/2020).

"Kemudian melakukan verifikasi dan terbukti laporan tersebut benar. Pada Senin pagi, 27 Januari 2020, langsung dilakukan keputusan pembatalan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Januari 2020," ujar Faisal dalam siaran pers resmi Pemprov DKI, Senin (27/1/2020).

Kasus Donny sendiri terkuak saat Ombudsman Indonesia Perwakilan Jakarta Raya mengungkap ada dugaan maladministrasi dalam penunjukan Donny sebagai Dirut Transjakarta.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menjelaskan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Donny merupakan terpidana penipuan.

"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dengan proses pengangkatan direktur TJ itu. Nah, dari laporan itu konsultasi itu kami melakukan tracking terhadap yang bersangkutan karena dari laporan masyarakat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini merupakan terpidana untuk kasus penipuan," ucap Teguh.