Permintaaan Tak Direspons, Warga Akan Demo di Lokasi Proyek Flyover Poltangan

Unjuk rasa itu dilakukan di lokasi pembangunan Flyover Poltangan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Aksi yang akan digelar pada Sabtu (1/2/2020) ini, merupakan buntut dari kekecewaan warga lantaran aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Sekertaris Aliansi, Isrin Albaari mengatakan, pihaknya telah menyampaikan lima poin aspirasi warga dalam mediasi bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada 14 Januari 2020.

Dua dari lima poin tersebut, yakni meminta perubahan desain flyover Poltangan dan membuka jalur putaran untuk sementara demi kemudahan akses warga.

Warga menunggu respons Dinas Bina Marga hingga 21 Januari lalu. Namun, tak ada respons yang diberikan.

“Pembangunan terus jalan sementara kesepakatannya belum ada hasil, pembangunan distop. Ini tetap jalan. Makanya Sabtu ini kita akan aksi,” kata Isrin Albaari saat dihubungi, Selasa (28/1/2020).

Menurut dia, warga menilai perubahan desain flyover harus dilakukan oleh pihak Bina Marga.

Dalam desain saat ini, posisi jalur keluar warga dari pemukiman menuju jalan raya berada setelah tanjakan flyover yang memutar balik ke arah Pasar Minggu.

Sehingga, jika ingin menggunakan flyover, warga arus melawan arus.

“Jadi kita harus ngelawan arus 15 meter ke arah kanan, ngelawan arus. Jadi tolong dicatat baik-baik, kita bukan tolak pembangunan. Kita menolak bahwa akses untuk muter jadi kita enggak dapat,” ucap Isrin.

Selain itu, mereka meminta jalur putaran di Poltangan dibuka untuk sementara selama masa pembangunan.

Pasalnya, jika ingin menuju arah Pasar Minggu, warga harus memutar jauh di depan Universitas Pancasila (UP).

Putaran di depan Kampus IISIP juga ditutup karena pembangunan flyover.

Belum lagi jalan yang menyempit karena pembangunan flyover membuat kemacetan parah terjadi setiap pagi.

“Sekarang ini mutar di depan UP atau ke arah Ragunan lewat jalan TB Simatupang. Paling lama 10 menit sekarang malah jadi 30 - 40 menit,” ujar dia.

Dia berharap aksi unjuk rasa ini cukup untuk menyita perhatian pemerintah agar mau memperhatikan keluhan dan memberi solusi atas masalah yang mereka alami.

“Jadi tolong dicatat baik - baik, kita bukan tolak pembangunan. Kita menolak bahwa akses untuk memutar jadi kita enggak dapat,” tegas dia.