Yurgen-Zaki Enggan "Nembak KTP" untuk Maju Independen di Pilkada Depok 2020

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok Yurgen Sutarno dan Reza Zaki mengaku masih membutuhkan sekitar 25.000 lembar KTP warga Depok hingga 18 Februari 2020 mendatang.

Jumlah itu mereka butuhkan guna mengamankan posisi sebagai calon kandidat dalam Pilkada Depok 2020 mendatang.

Zaki mengaku, target tersebut cukup berat karena mereka mesti berlomba dengan waktu untuk mencapainya. Meski demikian, ia mengklaim bahwa pasangan belia ini tak akan melangkahi koridor hukum demi meraup jumlah KTP yang dibutuhkan.

"Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang terlalu di luar pakem, yang banyak terjadi kan ada yang nembak-nembak KTP. Kami mencoba untuk menghindari itu. Jangan yang penting dapat gimana caranya walaupun itu ilegal," jelas Zaki kepada Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Ia mengatakan, belum ada strategi khusus yang bakal mereka tempuh untuk mendongkrak jumlah KTP untuk mereka dalam waktu dekat.

Zaki mengaku hanya bakal mengandalkan cara-cara yang sama dengan upaya mereka selama satu bulan belakangan.

Pasalnya, cara-cara itu, seperti publikasi kreatif di media sosial dan aneka cara lain, berbuah sekitar 60.000 KTP dalam satu bulan. Capaian itu menurut mereka di luar dugaan awal.

Yurgen-Zaki, kata dia, baru akan habis-habisan ketika sudah resmi jadi calon kandidat, termasuk membicarakan program secara rinci.

"Kami serba salah. KTP dikejar dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain orang juga sebagian kecil minta program. Kami sekarang agak berbeda kondisinya dengan setelah jadi calon nanti di mana kami baru akan all out, segala bentuk kreativitas muncul di sana," beber Zaki.

"Membicarakan program ke publik itu tidak berguna (saat ini), karena yang menentukan secara pragmatis adalah jumlah KTP," ia menambahkan.

Yurgen Sutarno dan Reza Zaki mendeklarasikan diri mereka sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok pada 23 Desember 2019 lalu.

Mereka mengklaim bakal fokus pada tiga dari total delapan poin yang mereka sampaikan saat deklarasi, yakni isu pengangguran, harga sembako, dan kemacetan di Depok.