Menurut dia, itu hak PSI untuk tak menyetujui Formula E. Namun, adanya gelaran tersebut sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Itu haknya mereka Begitu, saya kira semua punya hitungannya, Pemda DKI juga enggak sembarangan lah ya menyelenggarakan itu. Apalagi pemerintah pusat juga kemudian responnya positif karena kita kan jarang sekali ini event internasional," ucap Taufik di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
Taufik menganggap gelaran balap mobil listrik itu sebagai pintu agar acara internasional semakin banyak digelar di ibu kota.
Politisi Partai Gerindra pun berseloroh jika Jakarta hanya 'jago kandang' karena minimnya gelaran internasional.
"Di Jakarta kapan ada event Internasional? Kalau kita enggak mau dorong itu, itu kan aneh begitu. Kita jangan jago kandang, Jakarta itu harus jadi kota tempat dimana kegiatan internasional hadir," kata dia.
Mengenai penggunaan venue Formula E di Monas, Taufik menegaskan tak perlu dipermasalahkan karena telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
"Sekarang sekneg kasih izin enggak? Dalam izinnya kan masih di dalam kawasan Medan Merdeka, ya dikasih izin. Sudah dikasih ya Monas itu diaspal, aspalnya bisa diambil lagi. Makanya bukan kita yang ngomong teknis, aspalnya itu dikeruk lagi," ucap Taufik.
Diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu fraksi yang paling kontra untuk penyelenggaraan ajang balap Formula E di Jakarta.
Selain karena dinilai menghamburkan anggaran, gelaran balap mobil listrik ini juga dianggap akan menimbulkan kemacetan jika rutenya melintas di kawasan Monas dan sekitarnya.
Hal tersebut bakal merugikan warga yang menggunakan jalan untuk beraktifitas dan keperluan sehari-hari.
"Kalau misalnya diselenggarakan Formula E ini kan tentunya kemacetan pasti menjadi-jadi sedangkan kita sudah punya hitungannya juga triliunan rupiah yang diakibatkan kerugian negara akibat kemacetan. Betapa banyaknya perekonomian yang terhambat karena kemacetan," jelas Justin di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Senin (10/2/2020).
Adapun, Formula E untuk pertama kalinya akan digelar di Jakarta pada 6 Juni 2020. Balapan mobil ramah lingkungan itu direncanakan akan digelar lima tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2024.
Rencana awal, rute balapan Formula E akan melintasi area di dalam kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan izin penggunaan Monas untuk lintasan Formula E ke Komisi Pengarah.
Komisi Pengarah mulanya melarang penyelenggaraan Formula E di dalam Monas karena kawasan itu merupakan cagar budaya.
Pemprov DKI pun mencari alternatif lokasi, yakni di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
Namun, Komisi Pengarah mengubah keputusannya. Komisi Pengarah pada akhirnya mengizinkan Pemprov DKI menggelar Formula E di area Monas dengan empat syarat, yakni:
1. Dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan, dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.
4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.
Pemprov DKI pun akhirnya kembali berencana menggelar Formula E di kawasan Monas.
Sebab, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka telah menyetujui rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di sana.
"Per sore kemarin, (penyelenggaraan Formula E) arahnya kembali ke Monas. Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) sudah kasih lampu hijau buat dilaksanakan di kawasan Medan Merdeka," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/11/20080211/psi-ngotot-tolak-formula-e-wakil-ketua-dprd-kita-jangan-jago-kandang