Sepakat Jauhi Perayaan Valentine, Ketua DPRD Depok: Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kamar

Menurut politisi PKS itu, langkah tersebut agar para remaja berkumpul yang bermanfaat.

"Dan segala sesuatunya diatur untuk menghindari suasana kebahagiaan dengan berkumpul yang ramai dan berbuat sesuatu yang tidak berguna," ujar pria yang akrab dipanggil Putra itu kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/2/2020).

"Mendukung lah (langkah Pemkot Depok). Perkumpulan itu yang berguna, untuk kaum remaja, ya, tentunya," ia menambahkan.

Putra beranggapan, Hari Valentine rentan jadi ajang muda-mudi melakukan tindakan pergaulan bebas.

Secara spesifik, ia mengaku risau muda-mudi memanfaatkan Valentine melakukan hal-hal di luar norma agama sebelum sah.

Sehingga, menurut dia, langkah pemerintah yang meminta warga menjauhi perayaan Hari Valentine dapat menekan tindakan asusila.

"RT dan RW-nya harus berfungsi 1 x 24 jam, yang punya kontrakan dan kos-kosan harus melapor agar tidak ada penggunaan kamar yang tidak pada tempatnya," kata Putra.

"Seperti prostitusi dan hubungan lain yang tidak sepantasnya, sehingga tidak terjadi alat kontrasepsi yang menyebabkan pergaulan bebas," tambah dia.

Sebelumnya, tepatnya akhir Januari lalu, polisi pernah mengungkap jaringan bisnis prostitusi daring yang menggurita di berbagai apartemen di Depok yang turut melibatkan anak-anak.

Bisnis prostitusi daring itu bukan barang baru meskipun baru diungkap polisi.

Sejauh ini muncul tiga edaran dari jajaran Pemkot Depok yang mengimbau agar warga menjauhi perayaan Hari Valentine pada Jumat (14/2/2020) mendatang.

Pada Rabu (12/2/2020), Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin menerbitkan surat imbauan.

Dinas Pendidikan Kota Depok meminta sekolah negeri maupun swasta melakukan tiga hal yang intinya tak merestui para pelajar merayakan Hari Valentine 2020.

"1. Mengimbau peserta didik tidak merayakan Valentine Day, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah;

2. Para pengawas, kepala sekolah, dan guru agar melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan peserta didiknya masing-masing;

3. Agar kepala sekolah dan guru serta komite sekolah untuk menanamkan sikap dan perilaku karakter/kepribadian dengan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia."

Tak cukup imbauan kepada pelajar, Pemkot Depok juga merilis edaran sejenis kepada pejabat lokal hingga pengelola mal, Kamis (13/2/2020).

Edaran pertama hari ini diterbitkan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK).

Surat bernomor 149/397-DPAPMK itu dilayangkan kepada camat dan lurah se-Kota Depok.

Dalam edaran itu, Kepala DPAPMK, Nessi Annisa Handari meminta agar lurah dan camat menyiapkan dua langkah "mewujudkan Kota Depok Ramah Keluarga serta membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial dan budaya":

"1. Menghimbau ketua RW dan RT di wilayah binaannya untuk melakukan imbauan kepada warganya agar tidak melaksanakan Valentine Day di lingkungannya masing-masing;

2. Melaksanakan pemantauan di wilayahnya masing-masing."

Edaran kedua meluncur dari kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

Kepala Dinas Wijayanto melayangkan edaran itu kepada pengelola hotel, mal, dan sanggar seni "dalam rangka menjunjung tinggi budaya asli Indonesia dan membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia".

Isinya, tiga pemangku kepentingan itu diimbau tak menyelenggarakan perayaan Hari Valentine "yang berpotensi merusak norma agama, sosial, dan budaya".

Ketiganya diminta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mengamankan penyelenggaraan kegiatan "yang bersifat keramaian".