Di Balik Penghentian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Infrastruktur kereta cepat dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN dan China Railways.

Penghentian sementara kegiatan pembangunan proyek KCJB ini berlaku selama 14 hari keja efektif mulai Senin (2/3/2020) kemarin.

Lalu apa yang melatar belakangi pemberhentian proyek ini?

Dinilai belum ada amdal

Pengerjaan lintasan rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai jadi penyebab banjir, khususnya di sepanjang Jalan Tol Cikampek.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum. Menurut dia, banjir di Bekasi bukan hanya karena intensitasi hujan tinggi, melainkan lantaran adanya salah satu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Ternyata penyebab banjir di sini bukan hanya satu faktor hujan datang. Air datang, tapi ada beberapa hal yang menurut informasi yang kami terima. Antara lain sudah meningginya sungai sehingga permukaan air di atas pemukiman di bawah," ucap Uu di Perumahan Bumi Nasio beberapa waktu lalu.

“Kedua juga adanya pembangunan berskala nasional dan yang kami merasa prihatin ternyata Kereta Cepat Jakarta Bandung ini tidak ada Amdalnya,” lanjut dia.

Menutup saluran Tol Jakarta-Cikampek

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen mengatakan, banjir itu disebabkan lantaran 13 siphon (saluran air di bawah jalan tol Jakarta-Cikampek) tertutup oleh oleh tiang penyangga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Sebanyak 13 siphon itu terletak di perbatasan Kabupaten sampai dengan perbatasan DKI Jakarta.

“Waktu saya dipanggil sama Presiden, saya lagi ngecekin siphon. Kan banyak sekarang ini ada sheet pile-nya (Tol Jakarta-Cikampek) tiangnya itu ketutup, artinya space saluran airnya berkurang sementara intensitas hujan kan banyak sekali,” ujar Pepen.

Pepen mengatakan, tertutupnya siphon itu menyebabkan aliran air mampet.

Sehingga saat debit air hujan meningkat, aliran air tak tertampung dan akhirnya meluap.

Menyebabkan banjir

Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan, memang ada sejumlah evaluasi pada pelaksanaan manajemen konstruksi di lapangan yang kurang diperhatikan kontraktor proyek kereta cepat.

Beberapa hal yang jadi perhatian Kementerian PUPR antara lain keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan seperti menghalangi akses jalan.

"Kemudian tumpukan-tumpukan material yang menggangu di pinggir-pinggir, drainase yang tertimbun serta tertutup sehingga menimbulkan banjir, dan juga manajemen keselamatan serta cara kerjanya. Pada intinya itu saja," jelas Danis.

Saat datang musim, alhasil banyak ruas Tol Cikampek yang terendam banjir. Akibatnya, kemacetan parah terjadi di tol tersebut. Beberapa titik banjir antara lain di KM 19, KM 34, dan KM 8.

Senada dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan menyebut banjir yang sempat melanda di ruas Tol Jakarta-Cikampek disebabkan karena adanya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, proyek itu menyumbat saluran air di ruas tol tersebut. Karena aliran air tersumbat, menyebabkan terjadinya banjir di Tol Japek kilometer 19 dan 24.

Budi menjelaskan, saluran air di ruas tol tersebut tersumbat karena tertutup akses jalan untuk kendaraan berat di proyek kereta api cepat.

“Ada tiga saluran air yang terhambat karena antara parit ditutup pakai beton, nah itu sudah dibuka lagi,” kata Budi.

Budi mengaku sudah mengumpulkan pihak terkait untuk menyelsaikan masalah tersebut. Diharapkan banjir di Tol Jakarta-Cikampek tak terulang lagi.

"Kemarin sudah pertemukan KCIC, WIKA, Waskita dan Jasa Marga, kita rakor untuk lihat faktor penyebabnya. (Penyebabnya) gorong-gorong tersumbat, jalur air dibeton, tanggal 5 itu sudah selesai, sudah ada MoU bagi tugas untuk treatment," ucap dia.

Selain memicu banjir di Tol Jakarta-Cikampek, beberapa insiden selama pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beberapa kali terjadi seperti meledaknya pipa BBM Pertamina di lokasi proyek, protes warga karena retaknya rumah, hingga jalan rusak.

Hal itulah yang jadi pertimbangan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akhirnya dihentikan.

Pekerjaan konstruksi proyek KCJB dapat dilanjutkan kembali setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan pelaksanaan konstruksi.

Itu pun dengan catatan, pelaksanaan konstruksi sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang SMKK yang menjamin keselamatan konstruksi, pekerja, lingkungan dan publik yang disetujui oleh Komite K2.