Dubes India Sebut Ada Pihak yang Gunakan Isu Diskriminasi untuk Ciptakan Perpecahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat mengatakan, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membesar-besarkan pemberitaan mengenai konflik di India.

Menurut Pradeep, isu diskriminasi umat muslim di India sengaja diperbesar dengan maksud tertentu, salah satunya membuat perpecahan.

Namun Pradeep enggan memberitahu secara spesifik mengenai pihak-pihak yang ia maksud.

"Itu karena mereka membuat itu semua di sosial media, itu adalah doktrin untuk memancing emosi saja, tapi mereka tidak menjelaskan faktanya apa," kata Pradeep saat ditemui di kantornya, Jumat (6/3/2020).

Bahkan, kata Pradeep, beberapa video dan foto kekerasan yang beredar tidak ada hubungannya dengan India.

"Bahkan bukan video yang berhubungan atau berkaitan dengan India sama sekali. Tadi, berita atau di video yang teman-teman terima itu menyebutkan fakta lain, diskriminasi apa? kan tidak ada," ucap dia.

Pradeep mengklaim bahwa India adalah negara yang plural dan sangat menerima perbedaan.

Semua golongan hidup bersama di India, terutama umat muslim.

"Jumlah umat muslim dari 35 juta ke 200 juta. Dari 9 persen jumlahnya ke 14 persen. Ketika dikatakan diskriminasi, kita pernah punya 3 presiden muslim. Apakah itu bukti diskriminasi untuk kalian?" terang dia.

 Sebelumnya diberitakan, Massa demonstran yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni 212 membakar bendera India saat berdemonstrasi, Jumat (3/6/2020).

Mereka membakar bendera lantaran kecewa tidak bisa bertemu dengan pihak kedutaan besar.

Dalam aksinya, massa menuntut Kedutaan Besar India untuk hengkang dari Indonesia. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India.

"Pergi dari ibu Pertiwi (Indonesia). Putuskan hubungan diplomatik dengan India. Hengkanglah kedutaan besar India di Indonesia," teriak orator.

Massa juga menekan pemerintah India untuk menghentikan tindak kekerasan.

"Kedutaan Besar India harus keluarkan maklumat atas kekerasan. Kalau tidak kami akan usir kalian," kata orator lainnya.

Aksi unjuk rasa ini merupakan respons atas kerusuhan yang berlangsung di ibu kota New Delhi dan menewaskan hingga 42 orang.

Bentrokan itu terjadi pada Minggu (23/2/2020), dan mengalami eskalasi ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung selama dua hari.

Para korban tewas kerusuhan India tidak hanya terjadi dari kalangan warga sipil, tetapi juga polisi yang tengah menjaga keamanan.

Ketegangan itu dipicu UU Kewarganegaraan kontroversial, Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan oleh pemerintah pada 2019.