Universitas Gunadarma Kembalikan Pembentukan BEM Tingkat Universitas ke Mahasiswa

Sebelumnya, BEM tingkat universitas ini dipersoalkan mahasiswa karena belum juga terbentuk hingga kini. 

"Itu sudah ada surat keputusan rektornya. Akhirnya di dalam dialog kemarin dikembalikan ke mahasiswa, ya, silakan karena ini kan demokratis," kata Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma Budi Hermana dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020) sore.

Pembentukan BEM tingkat universitas merupakan salah satu dari tujuh tuntutan yang mereka layangkan dalam demonstrasi besar-besaran.

Aliansi Mahasiswa menyoroti soal belum lengkapnya implementasi Pasal 218 ayat 2 yang mengatur soal keberadaan lembaga mahasiswa tingkat universitas.

"Realita yang terjadi di Universitas Gunadarma adalah tidak adanya Senat Mahasiswa Universitas (SMU) atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)," tulis mereka dalam lembar pernyataan sikapnya.

Akibatnya, hari ini mereka hanya punya lembaga himpunan mahasiswa dan BEM tingkat fakultas.

Dalam konferensi pers, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma, Irwan Bastian menjelaskan, adanya BEM tingkat fakultas sudah cukup mengakomodasi kebutuhan kegiatan mahasiswa.

"Soal bem fakultas, kesekretariatan memang betul di Depok. Tapi setiap BEM punya kordinator wilayah, tujuannya untuk mengakomodasi keinginan-keinginan mahasiswa untuk berkegiatan di lokasi kampus masing-masing seperti di Bekasi Karawaci. Itu yang kami akomodir," jelas Irwan.

"Sehingga mahasiswa yang di Karawaci bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di kampus sendiri," ia menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma meliburkan diri dan pilih berunjuk rasa di Kampus D Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok, Senin lalu.

Dalam demonstrasi besar-besaran Senin lalu, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menyampaikan 7 butir tuntutan terkait pembenahan sistem kampusnya.

Tujuh tuntutan itu meliputi sistem pembayaran kuliah, transparansi anggaran, penerapan statuta, kejelasan program sertifikasi profesi, perbaikan fasilitas, pelibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan, dan kesejahteraan karyawan.