5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

BOGOR, KOMPAS.com - Lima pimpinan kepala daerah tingkat kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi, sepakat mengusulkan penghentian sementara aktivitas transportasi kereta rel listrik (KRL) jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan dimulai serentak, Rabu (15/4/2020).

Usulan tersebut dibuat secara kolektif dan akan disampaikan hari ini kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menuturkan, usulan itu sebelumnya sudah disampaikan kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Jabodetabek, Senin (13/4/2020).

Dedie mengatakan, pihak PT KCI menyanggupi usulan penghentian sementara layanan KRL selama penerapan PSBB di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi selama 14 hari ke depan.

"Respons PT KCI menyatakan kesanggupannya. Penutupan jalur seperti ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya sudah pernah dilakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan," kata Dedie, Selasa (14/4/2020).

Dedie menilai, langkah penghentian sementara operasional KRL tersebut dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19.

Ia menjelaskan, situasi penumpukan penumpang yang terjadi di beberapa stasiun, kemarin, menjadi bukti masih lemahnya penerapan protocol Covid-19.

Kondisi itu, sambungnya, bisa membuat resiko penularan virus corona di dalam kereta menjadi besar.

"Kenapa ditutup, karena resikonya terlalu besar. Dengan kondisi seperti sekarang, dimana pengendaliannya lemah kita tidak bisa menjamin pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud," sebutnya.

"Buktinya apa, terjadilah penumpukan-penumpukan penumpang. Sehingga tidak ada protokol Covid yang bisa dilakukan," tambahnya.

Lanjut Dedie, para kepala daerah di Bodebek juga meminta ketegasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap sektor-sektor yang masih diperbolehkan untuk beraktivitas di Ibu Kota selama penerapan PSBB.

Pasalnya, banyak warga dari Bogor, Depok, dan Bekasi yang masih bepergian ke Ibu Kota untuk tujuan lain.

"Kalau ini bisa dipetakan saja dan dilakukan langkah-langkah tegas tentu mobilitas warga bisa ditekan semaksimal mungkin," pungkasnya.