Ombudsman: Penyaluran Bansos Tanpa Kepgub Berpotensi Maladministrasi

Menurut dia, jika kepgub tak diterbitkan maka ada potensi maladministrasi dalam penyaluran bansos. Soalnya, dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, di Pasal 21 ayat 3 jelas disebutkan bahwa penerimaan bansos akan ditetapkan lewat kepgub.

"Ada potensi maladminitrasi, karena di pergubnya diwajibkan. Kedua, dengan tidak adanya kepgub, ada potensi salah sasaran dan bisa jadi maladminitrasinya terimplikasi merugikan negara karena tidak tepat sasaran itu tadi," kata Teguh saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Teguh memaklumi jika awal pembagian bansos tak dibuat kepgub karena Anies menggunakan diskresinya terutama karena keperluan yang mendesak.

Namun seiring berjalannya waktu seharusnya kepgub itu sudah bisa diterbitkan agar mempunyai dasar hukum.

"Kita tahu, data bansos baik pusat maupun daerah selama ini buruk dan butuh pengintegrasian dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, memang diharuskan memenuhi kewajiban itu. Makanya kami sampaikan, dua minggu waktu yang patut untuk segera menerbitkan kepgub," ujar dia.

Kepgub nantinya harus berisikan indikator penerima bansos, pemberi bansos, skema pemberian bansos (dalam bentuk BLT atau sembako), bertahap atau sekali beri, nilai bansos yang diberikan, anggaran bansos, mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bansos, dan complaint handling.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta kepala keluarga (KK) sebagai menerima bansos yang bersumber dari APBD DKI.

Penyaluran bansos itu dilakukan dengan metode pengantaran hingga ke pintu rumah penerima mulai dari tanggal 9 hingga 24 April 2020.