Sopir Angkot Belum Kebagian Bansos, Organda Depok Anggap Pemerintah Anak Emaskan Ojol

DEPOK, KOMPAS.com - Lebih dari 2.000 sopir angkot di Depok, Jawa Barat hingga hari ini mengaku belum menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik Pemerintah Kota Depok maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Padahal, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berlangsung 7 hari, membuat mereka tak bisa mengangkut penumpang sebanyak hari biasa.

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok, M Hasyim menyampaikan bahwa keadaan ini rentan memantik kecemburuan sosial.

Sebab, yang selama ini didengung-dengungkan ialah pemerintah akan memberikan perhatian kepada pengemudi ojek online, termasuk melalui program keringanan biaya bahan bakar.

"Ini menimbulkan kecemburuan dari para pengemudi, kenapa hanya ojol (ojek online, yang diperhatikan pemerintah)?" ungkap Hasyim kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

"Mereka berpikir, memangnya zaman dulu pejabat yang sekarang menjabat naiknya angkot atau bukan?" lanjut dia menyampaikan keluhan para sopir angkot.

Mulanya, para sopir angkot diklaim ingin mengadakan aksi teatrikal dengan memarkirkan seluruh angkotnya di Balai Kota Depok sebagai bentuk protes.

Namun, inisiatif ini batal karena Organda Kota Depok berjanji menjadi perantara mereka dengan pemerintah.

"Ini adalah reaksi spontan teman-teman mempertanyakan kepada Organda dan pemerintah, kapan mereka mendapatkan haknya," ujar Hasyim.

"Sementara pihak yang mendapat perlakuan khusus seperti ojol diprioritaskan mendapat subsidi ojol dan lain-lain," kata dia.

Pemerintah Kota Depok memang sebelumnya berjanji bakal terus menyempurnakan data untuk mendaftarkan para pekerja sektor informal sebagai penerima bantuan sosial Rp 250.000 per keluarga.

Pemerintah Kota Depok telah mencairkan kas daerah Rp 7,5 miliar yang dirinci menjadi bantuan berupa uang tunai Rp 250.000 yang dibagikan ke 30.000 kepala keluarga (KK).

Jumlah 30.000 KK ini dihimpun berdasarkan pendataan kilat terhadap pekerja sektor informal serta keluarga lain yang miskin dan rentan miskin akibat kesulitan memenuhi nafkah harian karena PSBB.

Namun, di lapangan, distribusi bantuan dianggap tak merata dan tak tepat sasaran lantaran masalah pengelolaan data.

Hasyim mengklaim pihaknya telah mendata seluruh sopir angkot yang ada di Kota Depok untuk disetor ke pemerintah sebagai acuan distribusi bantuan.

Namun, hingga saat ini, bantuan yang dijanjikan turun justru datang melalui Polri melalui Polres Metro Depok, dengan rincian dana bantuan Rp 600.000 untuk tiga bulan serta pelatihan.