Saat Para Sopir Angkot Tuntut Bantuan Sosial dari Pemerintah

Sopir angkot menjadi salah satu pihak yang paling terdampak dengan kebijakan ini. Minimnya mobilitas warga, ditambah adanya pembatasan kapasitas angkut kendaraan umum (maksimal 50 persen), membuat para sopir angkot tak bisa mendapat penghasilan sebanyak biasanya.

Pemerintah bertanggung jawab menyalurkan bantuan sosial (bansos) guna meringankan beban mereka, bersama dengan para pekerja sektor informal lain yang pendapatannya menukik sejak PSBB diterapkan.

Akan tetapi, sepekan PSBB berlangsung, belum ada tanda-tanda para sopir angkot di kota itu diperhatikan pemerintah. Pada saat bersamaan, dapur mereka harus tetap mengepul dan perut punya batas waktu menahan lapar.

"Sekarang Rp 30.000 untuk dibawa pulang. Demi Allah. Itu sudah termasuk bensin," kata seorang pengemudi angkot bernama Edi Irwan di Depok kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

"Itu hasil narik (kerja) satu hari. Biasanya kami bawa pulang Rp 90.000-110.000 sehari, sudah sama bensin. Saya anak 2, istri 1. Bayangkan saja, anak masih sekolah," tutur dia.

Edi hanya satu dari sekian banyak sopir angkot yang nasibnya kian suram jika pemerintah tak memenuhi segera mengulurkan bantuan buat mereka.

Wajar ia menaruh harapan besar pada pemerintah.

2.000 lebih sopir angkot tagih janji pemerintah

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok M Hasyim menyatakan, ada lebih dari 2.000 sopir angkot di Depok, Jawa Barat, yang saat ini menanti bansos dari pemerintah.

Hasyim mendesak pemerintah segera menggelontorkan bantuan sosial bagi para pengemudi angkot yang terpukul kebijakan PSBB.

Pemerintah Kota Depok memang sebelumnya berjanji bakal terus mendata para pekerja sektor informal sebagai penerima bantuan sosial akibat terdampak PSBB.

"Untuk Pemerintah Kota Depok, ayo dong kami diperhatikan," ungkap Sekretaris Organda Kota Depok, M Hasyim, kepada wartawan, Selasa.

Hasyim mengatakan, para pengemudi angkot mengharapkan bantuan "sekecil apa pun, baik uang atau sembako" dari pemerintah.

Ia melanjutkan, Organda Kota Depok secara kelembagaan telah menyetorkan data seluruh sopir angkot yang saban hari mencari nafkah di Depok ke pemerintah, untuk dijadikan acuan penerima bantuan sosial.

Hasyim menjamin, data yang disodorkan Organda Kota Depok ke pemerintah valid.

Menurut dia, Tak ada kriteria khusus untuk sopir angkot diusulkan sebagai penerima bansos. Semua punya hak yang sama.

Namun, hingga kini belum kunjung ada kabar mengenai hal itu. Ia menduga, pemerintah masih sibuk melakukan validasi data.

"Hampir 2.500 (yang didaftarkan) sesuai dengan jumlah anggota Organda yang ada di Kota Depok. Kami berharap, atas nama Organda, perhatian terhadap kondisi usaha dan pemilik angkot yang sehubungan dengan sekarang sudah enggak bisa kontrak," ujar Hasyim.

"Sudah berapa hari ini Depok memberlakukan PSBB, tapi tidak ada kejelasan kapan bantuan langsung itu diterima oleh para pengemudi," lanjut dia.

Lempar urusan ke pemerintah provinsi dan pusat

Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani, mengonfirmasi bahwa data sopir-sopir angkot yang diajukan Organda untuk menerima bansos sudah diterima jajarannya.

"Kalau jumlahnya saya belum tahu karena kan begitu banyak data yang masuk. Sudah ada sebagian yang kami pilah, tapi saya enggak tahu itu sudah termasuk yang 2.000 tadi atau belum," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa siang.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyatakan, tak bisa merinci secara pasti jumlah sopir angkot yang akan menerima bansos.

Dinas Sosial Kota Depok, lanjut dia, menerima banyak usulan penerima bantuan, baik dari kalangan warga maupun komunitas seperti para sopir angkot. Tak menutup kemungkinan, ada tumpang-tindih data antara kedua usulan itu.

Saat ini, tim pengolah data di Dinas Sosial Kota Depok memvalidasi ulang data-data yang masuk.

Setelah valid, daftar penerima bantuan akan dikelompokkan berdasarkan domisili, bukan kelompok pekerjaan lagi.

Di sisi lain, Pemkot Depok telah melakukan pencairan bansos berupa uang tunai senilai Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) untuk 30.000 KK, beberapa hari lalu.

Jika para sopir angkot mengaku belum menerima bantuan uang tunai itu, mereka dipastikan tak masuk dalam 30.000 KK yang jadi sasaran bansos Pemkot Depok.

Mereka kemungkinan masuk dalam daftar KK penerima bantuan yang diusulkan ke Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat.

Seandainya itu yang terjadi, maka distribusi bantuan bukan lagi ranah spesifik Pemkot Depok. Itu artinya, kepastian mengenai besaran, bentuk, dan tenggat waktu pencairan bansos ada pada Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat.

"Data ini akan kami sampaikan ke Provinsi dan (pemerintah) pusat, bukan selalu ke situ (bansos dari Pemkot Depok). Nanti akan kami arahkan ke sumber bantuan yang mana, sesuai dengan validasi datanya," kata Kiki.

Merasa dianaktirikan

Meskipun keberadaan angkot makin terpinggirkan dengan keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi online, angkot masih memegang peran penting dalam menunjuang mobilitas warga Depok. Belum kunjung turunnya bantuan dari pemerintah membuat mereka juga semakin merasa tersisih.

Di saat yang sama, pemerintah gembar-gembor bicara bantuan sosial untuk ojek online (ojol) ketika menetapkan aneka pembatasan transportasi dalam PSBB.

Hasyim menyampaikan, keadaan itu rentan memantik kecemburuan sosial. Pemerintah dianggap memberi porsi perhatian lebih kepada ojol, termasuk melalui program keringanan biaya bahan bakar.

"Ini menimbulkan kecemburuan dari para pengemudi, kenapa hanya ojol (ojek online, yang diperhatikan pemerintah)?" ungkap Hasyim.

"Mereka berpikir, memangnya zaman dulu pejabat yang sekarang menjabat naiknya angkot atau bukan?" ujar dia menirukan keluhan para sopir angkot.

Mulanya, para sopir angkot disebut hendak mengadakan aksi teatrikal sebagai bentuk protes dengan memarkirkan angkot-angkot mereka di Balaikota Depok.

Meskipun rencana itu batal, hal tersebut tak menyurutkan desakan para sopir angkot agar pemerintah segera menunaikan tanggung jawabnya.

"Ini adalah reaksi spontan teman-teman mempertanyakan kepada Organda dan pemerintah, kapan mereka mendapatkan haknya. Sementara pihak yang mendapat perlakuan khusus seperti ojol diprioritaskan mendapat subsidi ojol dan lain-lain," kata Hasyim.

Edi Irwan mengaku tak peduli bantuan untuk dia dan rekannya sesama sopir angkot datang dari pintu bantuan mana, dari Pemkot Depok, Pemprov Jawa Barat, atau pemerintah pusat.

Namun secara spesifik ia menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menurut dia lain di mulut dan lain dalam eksekusinya.

“Ridwan Kamil kan bilang, rakyat Jawa Barat jangan sampai kelaparan, tapi realisasinya tidak ada,” kata Edi.

“Di RT/RW juga hanya berapa persen yang dapat (bantuan). Teruslah kami ini mencari rezeki juga dipersempit,” lanjut dia.

“Anak istri kami mau makan apa?”