Selama sepekan perdana pelaksanaan PSBB di Depok, kasus positif Covid-19 naik 59 angka, sedangkan jumlah PDP (pasien dlaam pengawasan) melonjak 75 orang.
Data terbaru per Rabu (22/4/2020), jumlah PDP Covid-19 mencapai 735 orang yang masih diawasi.
Pada kategori pasien positif Covid-19, total sudah 222 kasus yang terkonfirmasi, dengan 13 orang dinyatakan sembuh dan 17 meninggal dunia.
Angka kematian itu belum menghitung 44 pasien yang meninggal dicurigai (suspect) karena Covid-19 sejak 18 Maret 2020, namun hasil tes laboratoriumnya masih menanti pengumuman Kementerian Kesehatan RI.
Di sisi lain, kapasitas rumah sakit harus terus ditambah berpacu dengan waktu.
Pasalnya, seorang pasien bisa menghabiskan waktu lebih dari sepekan di rumah sakit hanya karena menanti hasil tes Covid-19 yang lama terbit.
Minimnya kemampuan tes Covid-19 di Kota Depok diakui oleh Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Alif Noeriyanto.
Alif beranggapan, bercermin pada ekskalasi kasus Covid-19 di Depok saat ini, Depok harusnya melakukan 200-300 tes Covid-19 berbasis PCR (polymerase chain reaction) dalam sehari untuk menekan jumlah kasus.
"Dengan angka yang sekarang, PDP 700-an, yang positif 200-an, harusnya kita bisa PCR 200-300. Itu sudah bagus sekali," jelas Alif kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2020).
"Kalau sekarang hanya puluhan doang. Jauh lah (dari ideal)," ia menambahkan.
Hingga hari ini, hanya RS Universitas Indonesia instansi di Depok yang memiliki mesin PCR untuk melakukan pemeriksaan sampel pasien suspect Covid-19.
Sisanya, sampel para pasien dikirimkan ke Kementerian Kesehatan untuk diuji positif atau negatif Covid-19.
Padahal, kata Alif, dalam sehari ada lebih dari 200 sampel pasien suspect (dicurigai) Covid-19 yang dikirimkan oleh puskesmas-puskesmas untuk segera dites.
Menurut Alif, pemberian keleluasaan kepada rumah sakit swasta di Depok untuk mengadakan sendiri mesin PCR untuk tes Covid-19 dapat menjadi jawaban masalah ini.
Namun, ia tak menutup mata bahwa gagasan itu bakal terjegal oleh birokrasi dan regulasi pengadaan alat kesehatan di pemerintah pusat yang masih kaku di tengah pandemi.
"Kalau bisa lebih dari 10 (laboratorium tes Covid-19 berbasis PCR) lebih bagus. Tapi, sekarang ini pengadaannya kan terkait problem birokrasi dan regulasi. Di saat pandemi seperti ini birokrasi dan regulasi harusnya bisa diperlunak lah," tukas Alif.
"Depok kan terbagi barat, tengah, dan timur. Kalau kita punya 10 laboratorium, itu kita bisa mengambil dan memeriksa (sampel) sampai ratusan sehari," jelas dia.
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/23/19362061/idi-depok-harusnya-lakukan-200-300-tes-covid-19-pcr-per-hari