Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.

Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.

Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.

Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.

Menurut dia, saat ini pemerintah pusatlah yang mempunyai kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.

“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” tutur dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, tetapi tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.