Ridwan Kamil Bikin Sanksi bagi Pelanggar PSBB Bodebek, Ini Versi Lengkapnya

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meneken regulasi soal pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB di wilayah Bodebek (Bogor Raya, Depok, Bekasi Raya).

Hal itu termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 yang terbit pada Selasa (12/5/2020).

Jenis sanksi administratif yang akan dikenakan bermacam-macam, mulai dari teguran, kerja sosial, denda dengan nominal bervariasi, penyegelan, hingga pencabutan izin.

Berikut rangkumannya:

1. Bepergian tanpa masker dan berkerumun

Warga Bodebek yang bepergian tanpa menggunakan masker atau berkerumun lebih dari 5 orang di ruang publik dikenakan sanksi administratif berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum, teguran, dan denda Rp 100.000 - Rp 250.000.

2. Perusahaan yang paksa karyawan masuk padahal bukan termasuk sektor yang dikecualikan

Pasal 6 peraturan tadi mengatur, setiap pimpinan tempat kerja yang tidak menghentikan aktivitas kerja di kantor/pabrik, padahal perusahaannya tidak dikecualikan boleh beroperasi, dikenakan 2 jenis sanksi administratif:

a. Penyegelan kantor/tempat kerja hingga berakhirnya PSBB Bodebek;

b. Denda Rp 5-10 juta.

3. Perusahaan yang boleh beroperasi tapi tak melaksanakan protokol Covid-19

Perusahaan yang diizinkan beroperasi namun tidak melaksanakan protokol pencegahan penularan Covid-19 akan menerima teguran tertulis serta denda Rp 25-50 juta.

4. Langgar aturan berkendara

Satpol PP akan menderek mobil, motor, maupun angkutan umum yang pengemudinya melanggar PSBB tanpa bertanggung jawab atas kelengkapan kendaraan selama disita.

Selain itu, pengemudi yang melanggar ketentuan PSBB seperti membawa angkutan lebih dari 50 persen, tak mengenakan masker, dan membonceng penumpang tak sealamat dikenakan denda Rp 500.000 - Rp 1 juta (mobil), Rp 100.000 - Rp 250.000 (motor/ojek), Rp 100.000 - Rp 500.000 (angkutan umum).

Pengecualian berlaku bagi pengemudi yang membawa penumpang dalam rangka gawat darurat kesehatan, berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, serta pemotor yang membonceng penumpang sealamat.

5. Hotel, restoran, dan proyek yang langgar PSBB

Pengelola hotel dan restoran harus memastikan lokasinya tak menimbulkan kerumunan, seperti hanya melayani pesan-antar, serta menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Restoran yang melanggar akan dikenai teguran dan denda Rp 5-10 juta, sedangkan hotel dikenakan teguran serta didenda Rp 25-50 juta. Selain itu, keduanya akan disegel hingga pelaksanaan PSBB di wilayah Bodebek berakhir.

Bagi pengelola proyek, para pekerja harus dipastikan terkonsentrasi di lokasi kegiatan konstruksi.

Apabila tidak, pengelola akan didenda Rp 25-50 juta dan akan disegel apabila mengulangi pelanggaran.

6. Sekolah dan kerumunan kegiatan ibadah berjamaah

Penanggung jawab sekolah atau institusi pendidikan yang melanggar pemberhentian sementara kegiatan di tempat selama PSBB di Bodebek dikenakan teguran.

Selaras, teguran juga akan dilayangkan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau di tempat tertentu selama PSBB Bodebek.

7. Instansi yang nekat melangsungkan kegiatan sosial/budaya

Kegiatan sosial/budaya yang berlangsung padahal bukan termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan akan dikenakan beragam sanksi.

Selain kegiatan akan dipaksa berhenti, individu yang terlibat akan dikenakan sanksi berupa kerja sosial.

Bagi badan usaha yang menggelar kegiatan yang dilarang tadi, maka akan dikenakan denda Rp 5-10 juta serta terancam dicabut izin usahanya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.