Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat minta pemerintah agar mengkaji ulang program kartu prakerja.

Di tengah pandemi Covid-19, Mirah menilai bahwa program tersebut belum tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut dia, masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan tidak dapat langsung terjun untuk bekerja.

"Program pra kerja tidak ada hubungannya karena isinya pelatihan. Selesai pelatihan mau kerja di mana?" kata Mirah kepada Kompas.com, Kamis (14/5/2020)

Banyaknya perusahaan yang tutup karena mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pun mengakibatkan minimnya pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah dapat mengganti program tersebut menjadi program bantuan langsung tunai (BLT) sehingga masyarakat dapat menerima bantuan tersebut secara langsung.

"Sedangkan para karyawan banyak yang kena PHK. Ganti saja jadi BLT," kata Mirah.

Mirah mengatakan, sebelumnya serikat buruh sudah mencoba mengikuti program kartu prakerja. Kendati demikian, usaha tersebut tak kunjung membuahkan hasil.

"Anggota ASPEK ada lebih dari 500 orang yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Covid-19, mereka mencoba ikut program kartu pra kerja, satu pun tidak ada yang masuk," imbuh dia.

Mirah pun meminta agar pemerintah dapat menggunakan cara alternatif yang lebih bijak dalam menangani para pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.

"Misalnya perusahaan ada yang melakukan PHK, pemerintah seharusnya lihat data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, dari situ kelihatan orang-orang yang di-PHK, lalu (pemerintah) lanjutkan dengan kasih bantuan," tuturnya.

Meski terkendala pandemi Covid-19, Mirah mengaku bahwa ASPEK selalu aktif dalam menyampaikan suara dan apresiasi para buruh.

Alih-alih mengajukan aksi unjuk rasa, serikat buruh ASPEK tetap menyampaikan suaranya menggunakan mekanisme manual seperti surat dan melalui media sosial.

"Mekanisme biasa aksi unjuk rasa tidak bisa lagi kita lakukan, jadi protes keras dan kampanye kita sampaikan langsung melalui surat dan media sosial," kata Mirah.