Pemkot Bekasi: Pengawasan Protokol Covid-19 Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Pemerintah

Hal itu mengingat masih banyak pengunjung tempat hiburan maupun pariwisata yang tak menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Adapun seluruh mal, hotel, restoran atau rumah makan hingga tempat hiburan di Kota Bekasi telah beroperasi sejak Kota Bekasi menerapkan pemabatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional.

“Jadi perlu peningkatan lagi kesadaran, itu perlu dibangun dari semua lapisan. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan Pemerintah karena memang ini tanggung jawab bersama dalam satu rangkaian terkait (protokol pencegahan Covid-19),” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tedy Hafni saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/6/2020).

Tedy mengaku pihak Pemkot Bekasi tidak mampu mengawasi seluruh pengunjung di tempat hiburan hingga pariwisata yang telah beroperasi.

Hal itu lantaran kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) di lapangan yang mengawasi.

“Kalau cuma mengandalkan Pemerintah saja saya kira ya kurang efektiflah karena kita kan juga terbatas. Baik sumber daya manusia sehingga ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Malah mereka (pelaku usaha) yang lebih dekat untuk dapat melakukan pengawasan,” ujar Tedy.

“Pengelola mal awasi penyewa tenant dan penyewa tenant awasi anak buahnya yang kerja di tenant. Kemudian juga tentunya si tenant sendiri juga harus mengingatkan kepada masyarakat kalau ada juga yang belum taat,” tambah dia.

Dengan bantuan pelaku usaha mengawasi pengunjung maupun tenant-tenant, ia berharap seluruh tempat hiburan dan tempat pariwisata menerapkan aturan protokol pencegahan Covid-19.

“Jadi tidak boleh hanya mengandalkan terhadap Pemerintah karena memang ini tanggung jawab bersama dalam satu rangkaian terkait dan yang lebih penting bagaimana masyarakat menyadari bahwa ini tanggung jawab bersama makannya kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengarahkan dan mengingatkan masyarakat,” tutur dia.