KPAI Terima Puluhan Aduan Terkait Seleksi PPDB Jakarta Berdasarkan Usia

"Dari DKI Jakarta soal usia ada delapan pengaduan per Rabu lalu, dan hari ini masuk puluhan pengaduan," ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Retno belum dapat merinci berapa jumlah laporan terkait PPDB DKI yang diterima KPAI sampai Jumat ini.

Namun, dia menyebut bahwa sebagian besar laporan tersebut mengenai sistem seleksi PPDB berdasarkan usia yang dikeluhan para orangtua.

"Dari tadi malam masuk banyak pengaduan sampai tadi pagi soal usia (PPDB) dari DKI Jakarta. Saya baru bisa update data semalam dan hari ini jam 17.00 nanti," ujar dia.

Retno mengatakan, ada beberapa pengaduan yang berasal dari kawasan padat penduduk seperti wilayah Cipinang Muara.

Salah satunya adalah warga yang melaporkan bahwa anaknya tidak diterima semua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang menjadi zonasinya karena faktor usia.

"Anaknya tidak diterima di semua SMPN yang menjadi zonasinya, padahal tersedia 24 sekolah, karena faktor usia," ungkapnya.

Menurut Retno, saat ini KPAI sudah merespons laporan tersebut dengan mengusulkan penambahan kursi per kelas di setiap sekolah.

Setidaknya, ada penambahan dua kursi di setiap kelas agar kapasitas penerimaan siswa di sekolah negeri wilayah tersebut bisa bertambah.

"Usul ini sudah disampaikan juga kepada Kadisdik DKI Jakarta tadi (Jumat) pagi," kata Retno.

Sistem PPDB tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi di DKI Jakarta menuai kritik.

Mekanisme PPDB jalur zonasi tersebut dianggap mementingan calon siswa yang berusia lebih tua.

Pada saat pendaftaran jalur zonasi dibuka, Kamis (25/6/2020), banyak calon siswa berusia muda yang tersingkir oleh calon siswa yang berusia lebih tua.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sebelumnya mengatakan, penerimaan peserta didik baru ( PPDB) tahun ajaran 2020/2021 tetap akan dilanjutkan dengan syarat sesuai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah.

Pihaknya tak akan mengubah aturan, meski sebelumnya diprotes orangtua calon siswa karena jalur zonasi dinilai memprioritaskan usia dibanding jarak.

Ia menyebutkan, PPDB baru akan dievaluasi setelah proses penerimaan tahun ini selesai.

Hal ini diungkapkan Nahdiana setelah menggelar rapat dengan Komisi E, orangtua murid, Dinas Pendidikan DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Untuk kami sudah menjadwalkan. Dinas Pendidikan itu membawahi seluruh anak-anak. Jadi kami akan lanjut dengan proses besok hari. Nanti akan dilakukan evaluasi setelah proses ini selesai," ucap Nahdiana dalam rekaman yang diterima dari Humas DPRD, Rabu (24/6/2020) malam.

Menurut dia, proses PPDB tahun ini tetap disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang sudah ada.

Ia yakin dalam petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan Disdik DKI tahun ini telah sesuai dengan keperluan.

"Dengan sistem ini kami menyatakan ini mengakomodir seluruh lapisan. Karena Anda tadi sudah lihat bahwa ada jalur di afirmasi, zonasi, prestasi, dan secara persentase semua," kata dia.

Nahdiana pun mengungkapkan bahwa syarat usia digunakan karena mutlak dan tidak bisa diintervensi.

Sedangkan kalau nilai tergantung pada siapa yang mendapatkan pembelajaran lebih baik.

"Kami memakai usia ini karena memangg usia ini variabel yang netral yang enggak bisa diintervensi apapun. Kalau misalkan nilai berarti siapa yang ditreat baik, siapa yang dilakukan proses itu baik merekalah yang akan leading," tuturnya.

Diketahui, jalur zonasi PPDB tahun ini menuai polemik karena dianggap memprioritaskan anak berusia tua.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.