Pemprov DKI Klaim Reklamasi Ancol Akan Mengurangi Dampak Banjir

Ia menyebutkan, hasil pengererukan lima waduk dan 13 sungai di Jakarta bisa ditampung di area perluasan tersebut.

Hal itu dipaparkan Saefullah saat konferensi pers terkait reklamasi perluasan Ancol di Balai Kota yang disiarkan akun Youtube Pemprov DKI, Jumat (3/7/2020).

"Perluasan kawasan Ancol sebagai lokasi yang menampung hasil pengerukan sungai juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kerap pada setiap tahunnya terdampak banjir karena turut membantu wilayah mereka agar tidak kembali terkena banjir pada saat musim hujan," kata Saefullah.

Menurut dia, hasil pengerukan tersebut ditumpuk di pantai utara Jakarta tepatnya di Kawasan Ancol Timur dan Ancol Barat. Wilayah itu menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol.

"Proses yang sudah berjalan selama 11 tahun tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan yang paling baik demi keseimbangan ekosistem pantai utara Jakarta," kata dia.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil laporan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), yang dikenal juga dengan sebutan Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta (Jakarta Urgent Flood Mitigation Project atau JUFMP), diperkirakan total hasil pengerukan adalah 3.441.870 m kubik lumpur.

Lumpur yang dibuang itu dengan sendirinya akan mengeras dan menghasilkan daratan seluas 20 hektar.

"Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area baru karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Izin itu tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu.

Kepgub itu juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," bunyi kepgub itu.

Rencana reklamasi itu  mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) hingga anggota DPRD DKI.